Sistem Zonasi Perlu Perhatikan Sekolah Terpencil

PADANG - Pemerintah daerah telah bersiap melaksanakan sistem zonasi (penzonaan) tahun depan.

Namun, pemerintah pusat diminta memperhatikan sekolah di wilayah yang sulit diakses. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat (Sumbar) Rasoki Lubis mengatakan, Sumbar sudah bersiap untuk implementasi penzonaan tahun depan.

Penzonaan ini penting untuk menghilangkan adanya sekolah-sekolah favorit, sehingga penzonaan membutuhkan kepedulian semua pihak terutama pemda untuk menyukseskan pemerataan pendidikan. “Kita ingin semua sekolah ini bergandengan maju dan bergerak bersama untuk meningkatkan mutu,” katanya ketika ditemui di Padang, Sumbar, kemarin.

Rasoki menjelaskan, penzonaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas guru, sebab dengan penzonaan maka guru bisa mengajar atau melakukan kegiatan di sekolah lain tanpa dibatasi jenjang sekolah.

Menurut dia, untuk pelaksanaannya di sekolah tidak akan sulit asalkan ada dukungan positif dari pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah instruksikan untuk melaksanakan, lanjut dia, maka sekolah akan langsung laksanakan.

Menurut Rasoki, pemerintah pusat harus memperhatikan adanya hambatan implementasi penzonaan di daerah sulit, seperti sulitnya akses dan terbatasnya sekolah di Kepulauan Mentawai.

Dia mengungkapkan, karakteristik wilayah di Mentawai itu berpulau-pulau sehingga dalam satu pulau hanya ada satu SMP, lalu SMA-nya terletak di kepulauan lain. Dia menjelaskan, di Mentawai ada 163 sekolah yang terdiri atas 117 sekolah SD, 30 SMP, 13 SMA, dan 3 jenjang SMK.

Jalan satu-satunya agar siswa tidak kesulitan bersekolah ataupun melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi ialah dengan membangun sekolah berasrama atau sekolah satu atap. Rasoki mengungkapkan, semangat anak-anak di Mentawai untuk sekolah itu luar biasa.

Bahkan, ada anak yang rumahnya jauh dari sekolah membangun gubuk-gubukan kecil dekat sekolah dari kayu dan bahan yang ada di sekitar perkebunan. Mereka tidur digubuk itu agar bisa sekolah dan pulang sekali seminggu ke rumahnya.

“Dari satu pulau ke pulau lain, itu tidak ada kendaraan yang rutin (datang). Harus carter. Dan carter boat itu untuk 10 orang sekali jalan (biayanya) Rp1,5juta,” ungkap Rasoki.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Danti Arvan mengatakan, Pemerintah Kota Padang telah menganggarkan dana untuk pembangunan sekolah baru di sejumlah penzonaan yang masih kekurangan SMP.

Selain itu, lanjut dia, Pemkot Padang juga mengucurkan dana untuk mengatasi kekurangan guru. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Melfi Abra mengaku pihaknya siap menjalankan sistem penzonaan.

Terkait dengan redistribusi guru, pun sudah ada peraturan wali kota yang menyatakan setiap guru harus siap dipindahkan. Bahkan, redistribusi ini tidak hanya berlaku untuk guru, jelasnya, namun juga untuk kepala sekolah.

“Ada peraturan wali kota yang menyatakan bahwa guru harus bersedia di pindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain atau ke sekolah lain yang membutuhkan,” ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Rakor Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan pekan lalu menyampaikan agar sistem penzonaan benar-benar dapat dilaksanakan untuk kemajuan dunia pendidikan. “Sistem zonasi akan terus kita perkuat. Tahun depan ada 2.578 zona di seluruh Indonesia yang telah disepakati oleh dinas-dinas pendidikan,” jelasnya.

Muhadjir menyampaikan, nanti semua penanganan pendidikan akan berbasis zona. Indonesia bukan satu-satunya negara yang menerapkan sistem penzonaan di Asia Tenggara. Singapura telah menerapkan itu sejak 12 tahun yang lalu. (Neneng Zubaidah)