Pemerintah Kucurkan Rp2,7 Triliun untuk Benahi Kampus

JAKARTA - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana-prasarana di perguruan tinggi. Hal ini untuk memenuhi kekurangan kebutuhan infrastruktur di berbagai perguruan tinggi.

Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, anggaran ini akan dialokasikan untuk 11 PTN di wilayah 3T senilai Rp150 miliar. Lalu tujuh PTN melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebesar Rp498 miliar, revitalisasi tujuh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) sebesar Rp73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sebesar Rp370,43 miliar, dan sisanya Rp1,6 triliun untuk menyelesaikan 38 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) oleh Kementerian PUPR.

“Alokasi dana sarpras pendidikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Agar anggaran dapat terserap dengan efektif, Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan sarpras,” ungkap Ali pada acara “Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2019 di Lingkungan PTN dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)” di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, kemarin.

Peraih honoris causa dari Coventry University ini mengatakan, pembagian prioritas itu, yakni pertama, untuk zona merah karena kriteria penerimanya adalah PTN satuan kerja (satker) di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran.Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras.

Untuk zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan terakhir zona biru yang merupakan PTN Berbadan Hukum yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta PHLN.

“Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai sudah diberi anggaran tapi serapannya rendah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah mulai fokus terhadap pembangunan sarpras pada bidang vokasi dan seni. Menristekdikti Mohamad Nasir dalam arahannya mengatakan, sarpras pada pendidikan vokasi era Revolusi Industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik modern.

Terkait dana yang relatif besar untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pihaknya pun telah mengajukan anggaran dan diharapkan bisa direalisasikan tahun depan. “Fokus pembangunan sarpras pendidikan vokasi sendiri terdapat di politeknik, universitas, dan juga institut. Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI. Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya,” kata Guru Besar Bidang Akuntansi Universitas Diponegoro ini.

Mantan rektor Universitas Diponegoro ini berpendapat, pembangunan gedung tidak akan terbengkalai apabila dibangun dengan pengelolaan anggaran yang baik. Nasir menekankan pada pemimpin perguruan tinggi dan LLDikti untuk memperhatikan waktu lelang.

“Sekarang pembangunan sarpras baru supaya tidak terbengkalai sejak awal lelang harus sudah selesai. Jika Januari sudah mulai dibuka lelang, kira-kira Maret sudah selesai lelang sehingga April sudah jalan. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan empat sampai enam bulan dan akan selesai tepat waktu. Tentu proses pembangunan ini akan kami kawal, bahkan pendampingan dari PUPR yang merupakan ahlinya,” ujar Nasir. (Neneng Zubaidah)