Disertasi Anselmus Tan tentang Fiskal Daerah Diapresiasi Kemendagri
Rabu, 13 Maret 2019 - 15:05 WIB
Disertasi Anselmus Tan tentang Fiskal Daerah Diapresiasi Kemendagri
A
A
A
BANDUNG - Disertasi Anselmus Tan berjudul “Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Studi di Kabupetan Bogor Provinsi Jawa Barat)” mendapat apresiasi dari Kemendagri. Disertasi tersebut dipaparkan dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, FISIP, Universitas Padjajaran, Bandung, Rabu (13/3/2019).
Penelitian tersebut didasarkan pada fenomena rendahnya kepasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer/perimbangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Kenyataan ini berimplikasi terhadap rendahnya otonomi fiskal daerah dan rendahnya diskresi pengeluaran daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah.
Misalnya untuk penyediaan barang dan jasa publik bagi kepentingan masyarakat. Ini terjadi karena sebagian dana transfer/perimbangan telah diarahkan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk membiayai program-program strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, penelitian Anselmus Tan menjadi menarik karena menyajikan persfektif baru dalam pengembangan kebijakan otonomi daerah termasuk konsep desentralisi keuangan/fiskal daerah. “Temuan Pak Ansel menjadi menarik,” katanya.
Hasil penelitian Anselimus Tan berkesimpulan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah ditentukan oleh ketepatan implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung. Ketepatan desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan pajak dan sumber-sumber penerimaan daerah harus sepadan dengan penetapan tanggungjawab pengeluaran pemerintah daerah.
Bahtiar juga menyambut gagasan Anselimus Tan yang mengkritisi makna desentralisasi dan makna otonomi daerah yang mencakup pengelolaan keuangan daerah. Bagi Bahtiar, temuan Anselimus Tan ini dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan otonomi daerah yang tepat.
“Ada kritik makna desentralisasi dan makna otonomi daerah. Tentu salah satu elemen dasar dari 7 elemen dasar Otda itu ada soal keuangan daerah. Beliau mengungkap bahwa faktor pengelolaan keuangan daerah ini tidak berkolerasi terhadap tingkat kemandirian daerah. Selain itu, terlalu banyak kewenangan yang diterima daerah dan hampir sama segalanya sehingga daerah gagal fokus,” papar Bahtiar.
Penelitian tersebut didasarkan pada fenomena rendahnya kepasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer/perimbangan dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor. Kenyataan ini berimplikasi terhadap rendahnya otonomi fiskal daerah dan rendahnya diskresi pengeluaran daerah dalam membiayai program-program pembangunan daerah.
Misalnya untuk penyediaan barang dan jasa publik bagi kepentingan masyarakat. Ini terjadi karena sebagian dana transfer/perimbangan telah diarahkan penggunaannya oleh pemerintah pusat untuk membiayai program-program strategis nasional yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengatakan, penelitian Anselmus Tan menjadi menarik karena menyajikan persfektif baru dalam pengembangan kebijakan otonomi daerah termasuk konsep desentralisi keuangan/fiskal daerah. “Temuan Pak Ansel menjadi menarik,” katanya.
Hasil penelitian Anselimus Tan berkesimpulan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah ditentukan oleh ketepatan implementasi desentralisasi fiskal dan efektivitas pengelolaan pajak daerah tidak langsung. Ketepatan desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dalam penetapan pajak dan sumber-sumber penerimaan daerah harus sepadan dengan penetapan tanggungjawab pengeluaran pemerintah daerah.
Bahtiar juga menyambut gagasan Anselimus Tan yang mengkritisi makna desentralisasi dan makna otonomi daerah yang mencakup pengelolaan keuangan daerah. Bagi Bahtiar, temuan Anselimus Tan ini dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan otonomi daerah yang tepat.
“Ada kritik makna desentralisasi dan makna otonomi daerah. Tentu salah satu elemen dasar dari 7 elemen dasar Otda itu ada soal keuangan daerah. Beliau mengungkap bahwa faktor pengelolaan keuangan daerah ini tidak berkolerasi terhadap tingkat kemandirian daerah. Selain itu, terlalu banyak kewenangan yang diterima daerah dan hampir sama segalanya sehingga daerah gagal fokus,” papar Bahtiar.
(poe)
