DPR Pertanyakan Siswa Tak Diluluskan karena Kritik Kebijakan Sekolah
Selasa, 21 Mei 2019 - 03:12 WIB
DPR Pertanyakan Siswa Tak Diluluskan karena Kritik Kebijakan Sekolah
A
A
A
JAKARTA - Siswa Kelas XII jurusan IPS SMAN 1 Sembalun Lombok Timur, NTB Aldi Irpan disebutkan tidak lulus dikarenakan mengkritik kebijakan sekolah. DPR menyoroti peristiwa tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati kebijakan sekolah yang tidak meloloskan siswa karena mengkritik kebijakan sekolah. "Kami menyayangkan kebijakan sekolah yang tidak meloloskan siswa karena dipicu mengkritik kebijakan sekolah. Jika itu menjadi dasarnya, ini jelas melanggar prinsip demokratisasi di dunia pendidikan," ujar Reni di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/5/2019).
Reni meminta agar persoalan yang telah menjadi perbincangan di publik ini dapat segera direspons oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Perlu ada klarifikasi secara mendalam atas persoalan tersebut. Jika memang ketidaklulusan siswa hanya dipicu oleh karena mengkritik kebijakan sekolah, harus ada koreksi atas kebijakan tersebut," tambah Reni.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyebutkan dunia pendidikan harus menjadi ruang dialektika bagi pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan lainnya. "Dialektika di dunia pendidikan harus dalam koridor etik dan harus dipertanggungjawabkan," tandas Reni.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati kebijakan sekolah yang tidak meloloskan siswa karena mengkritik kebijakan sekolah. "Kami menyayangkan kebijakan sekolah yang tidak meloloskan siswa karena dipicu mengkritik kebijakan sekolah. Jika itu menjadi dasarnya, ini jelas melanggar prinsip demokratisasi di dunia pendidikan," ujar Reni di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (20/5/2019).
Reni meminta agar persoalan yang telah menjadi perbincangan di publik ini dapat segera direspons oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. "Perlu ada klarifikasi secara mendalam atas persoalan tersebut. Jika memang ketidaklulusan siswa hanya dipicu oleh karena mengkritik kebijakan sekolah, harus ada koreksi atas kebijakan tersebut," tambah Reni.
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menyebutkan dunia pendidikan harus menjadi ruang dialektika bagi pendidik, siswa dan stakeholder pendidikan lainnya. "Dialektika di dunia pendidikan harus dalam koridor etik dan harus dipertanggungjawabkan," tandas Reni.
(kri)
