Presiden Jokowi: Kualitas Pendidikan Harus Merata dan Efisien
Jum'at, 01 November 2019 - 07:42 WIB
Presiden Jokowi: Kualitas Pendidikan Harus Merata dan Efisien
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi meminta menteri pendidikan, kebudayaan, dan pendidikan tinggi (mendikbud-dikti) memanfaatkan teknologi dalam pemerataan pendidikan. Itu penting agar percepatan kualitas pendidikan bisa merata dan efisien.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Jokowi juga meminta Mendikbud-Dikti Nadiem Anwar Makarim untuk membangun sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus di Jakarta atau Pulau Jawa.
”Pak Mendikbud tolong dilihat betul negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas (pulau terluar di Kabupaten Talaud) sampai Pulau Rote (NTT), ada 17.000 pulau, 514 kabupaten kota. Lihatlah yang ada misalnya di Halmahera, lihatlah yang ada di Rote, lihatlah yang ada di Wamena,” paparnya.
Menurut Presiden, jika sudah melihat kondisi Indonesia tersebut, baru bisa dibuat sebuah sistem agar standar maupun kualitas pendidikan bisa merata, termasuk dapat memudahkan guru dan murid dalam proses belajar.
“Saya titip yang berkaitan dengan kualitas guru untuk diperbaiki. Sebuah aplikasi sistem yang mempercepat sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh murid-murid kita. Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas, mempercepat, dan memudahkan akses,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga meminta Nadiem mengantisipasi perubahan yang begitu cepat di pasar kerja. Dia mengatakan bahwa pergeseran jenis pekerjaan ini memiliki banyak peluang yang harus diantisipasi.
”Kalau kita bisa mempersiapkan, justru peluang itu semakin banyak karena berkembangnya merging job yang menuntut knowledge dari emerging skill. Dan, untuk itu, penyesuaian kurikulum besar-besaran harus kita lakukan,” pungkasnya.
Selain peningkatan kualitas di sektor pendidikan, pada kesempatan sama Jokowi juga meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk melakukan penguatan sektor pertahanan dengan memanfaatkan industri-industri dalam negeri. Menurutnya, penerapan kebijakan itu akan semakin memacu industrialisasi pertahanan di dalam negeri.
“Itu juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semua,” kata Presiden. Dia mengatakan, anggaran di sektor pertahanan bisa bermanfaat untuk mengembangkan industri strategis dari hulu sampai hilir.
“Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan. Bahkan, kita ingin agar produk-produk yang ada itu justru bisa kita ekspor,” ungkapnya. Di sisi lain, Prabowo mengatakan, rapat terbatas kali ini masih membahas garis besar program, termasuk pengarahan di bidang politik hukum dan keamanan.
“Kemudian tadi (kemarin) ada penjabaran oleh menko. Kita menjabarkan. Kita masih dalam taraf belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulkan data bersama wamen (wakil menteri). Kita kumpulkan sehingga langkah-langkah kebijakan ini tepat. Jadi, berilah kami waktu,” pungkasnya.
Belajar dari Kasus Chile
Di bidang lain, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Di Chile misalnya dia menilai demonstrasi besar-besaran di negara itu karena dipicu isu kecil, yakni kenaikan tarif transportasi sebesar 4%.
“Hal itu kemudian menimbulkan gejolak berkepanjangan. Dan, diikuti perombakan besar-besaran di kabinet. Tetapi, itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca, dan dijadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” katanya.
Dia mencontohkan, isu kenaikan tarif BPJS Kesehatan jangan sampai memicu hal serupa. Jika kenaikan ini tidak dijelaskan secara jelas, maka akan disalahpahami oleh masyarakat. Pemerintah akan dianggap memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Padahal, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke RS yang ada di daerah. Sebanyak 96 juta kita gratiskan lewat PBI (penerima bantuan iuran). Jadi, anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini,” ungkapnya. Sementara pada 2020 subsidi yang diberikan pada BPJS sebesar Rp48,8 triliun.
Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. “Jangan sampai kesannya kita ini sudah subsidi dari APBN gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati, nanti dipikir kita memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal, sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan,” pungkasnya.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Jokowi juga meminta Mendikbud-Dikti Nadiem Anwar Makarim untuk membangun sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus di Jakarta atau Pulau Jawa.
”Pak Mendikbud tolong dilihat betul negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas (pulau terluar di Kabupaten Talaud) sampai Pulau Rote (NTT), ada 17.000 pulau, 514 kabupaten kota. Lihatlah yang ada misalnya di Halmahera, lihatlah yang ada di Rote, lihatlah yang ada di Wamena,” paparnya.
Menurut Presiden, jika sudah melihat kondisi Indonesia tersebut, baru bisa dibuat sebuah sistem agar standar maupun kualitas pendidikan bisa merata, termasuk dapat memudahkan guru dan murid dalam proses belajar.
“Saya titip yang berkaitan dengan kualitas guru untuk diperbaiki. Sebuah aplikasi sistem yang mempercepat sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh murid-murid kita. Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas, mempercepat, dan memudahkan akses,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia juga meminta Nadiem mengantisipasi perubahan yang begitu cepat di pasar kerja. Dia mengatakan bahwa pergeseran jenis pekerjaan ini memiliki banyak peluang yang harus diantisipasi.
”Kalau kita bisa mempersiapkan, justru peluang itu semakin banyak karena berkembangnya merging job yang menuntut knowledge dari emerging skill. Dan, untuk itu, penyesuaian kurikulum besar-besaran harus kita lakukan,” pungkasnya.
Selain peningkatan kualitas di sektor pendidikan, pada kesempatan sama Jokowi juga meminta Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk melakukan penguatan sektor pertahanan dengan memanfaatkan industri-industri dalam negeri. Menurutnya, penerapan kebijakan itu akan semakin memacu industrialisasi pertahanan di dalam negeri.
“Itu juga untuk memenuhi minimum essential force yang sudah kita targetkan. Sedapat mungkin jangan sampai kita impor semua,” kata Presiden. Dia mengatakan, anggaran di sektor pertahanan bisa bermanfaat untuk mengembangkan industri strategis dari hulu sampai hilir.
“Kerja sama dengan BUMN, kerja sama dengan swasta terus dilakukan. Bahkan, kita ingin agar produk-produk yang ada itu justru bisa kita ekspor,” ungkapnya. Di sisi lain, Prabowo mengatakan, rapat terbatas kali ini masih membahas garis besar program, termasuk pengarahan di bidang politik hukum dan keamanan.
“Kemudian tadi (kemarin) ada penjabaran oleh menko. Kita menjabarkan. Kita masih dalam taraf belanja masalah, inventarisasi masalah. Saya kumpulkan data bersama wamen (wakil menteri). Kita kumpulkan sehingga langkah-langkah kebijakan ini tepat. Jadi, berilah kami waktu,” pungkasnya.
Belajar dari Kasus Chile
Di bidang lain, Presiden Jokowi juga meminta jajarannya untuk belajar dari kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Di Chile misalnya dia menilai demonstrasi besar-besaran di negara itu karena dipicu isu kecil, yakni kenaikan tarif transportasi sebesar 4%.
“Hal itu kemudian menimbulkan gejolak berkepanjangan. Dan, diikuti perombakan besar-besaran di kabinet. Tetapi, itu pun tidak meredam gelombang demonstrasi besar-besaran yang berujung pada anarkisme. Saya kira pengalaman seperti ini harus bisa kita baca, dan dijadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal,” katanya.
Dia mencontohkan, isu kenaikan tarif BPJS Kesehatan jangan sampai memicu hal serupa. Jika kenaikan ini tidak dijelaskan secara jelas, maka akan disalahpahami oleh masyarakat. Pemerintah akan dianggap memberikan beban tambahan kepada masyarakat.
“Padahal, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita yang pergi ke RS yang ada di daerah. Sebanyak 96 juta kita gratiskan lewat PBI (penerima bantuan iuran). Jadi, anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun. Rakyat harus mengerti ini,” ungkapnya. Sementara pada 2020 subsidi yang diberikan pada BPJS sebesar Rp48,8 triliun.
Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat besar. “Jangan sampai kesannya kita ini sudah subsidi dari APBN gede banget, tapi kalau cara kita menerangkan tidak hati-hati, nanti dipikir kita memberikan beban yang berat kepada masyarakat miskin. Padahal, sekali lagi yang digratiskan sudah 96 juta jiwa lewat subsidi yang kita berikan,” pungkasnya.
(don)
