Golkar Dorong Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas 2019-2024
Rabu, 27 November 2019 - 20:11 WIB
Golkar Dorong Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas 2019-2024
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar menyerap aspirasi di dunia pendidikan melalui acara diskusi di Ground 57 Coffee, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2019). Sejumlah pihak dihadirkan dalam acara bertajuk Mengorkestrasi Pendidikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Masa Depan itu.
Di antaranya, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah. Kemudian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Puteri Anetta Komarudin dan Adrian J Paruntu.
"Seperti yang tadi kita dengar dari teman-teman praktisi dunia pendidikan mereka banyak sekali keluhan seperti deregulasi dari sistem pendidikan itu sendiri," ujar Puteri Komarudin.
Kemudian, dari sejumlah praktisi pendidikan itu meminta agar pemerintah daerah komitmen untuk membangun kualitas pendidikan. Sebab, lanjut dia, kualitas pendidikan di daerah bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kita Partai Golkar sendiri mendukung dan mendorong untuk dana APBN tersalurkan ke guru ini agar daerah yang bilang kekurangan uang untuk memenuhi 20% bisa kita bantu secara menyeluruh, sehingga reformasi pendidikan yang kita inginkan bisa maksimal," ujar Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi ini.
Dia menambahkan, Partai Golkar juga mendorong revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2019-2024.
Di antaranya, Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim dan Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jejen Musfah. Kemudian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, Puteri Anetta Komarudin dan Adrian J Paruntu.
"Seperti yang tadi kita dengar dari teman-teman praktisi dunia pendidikan mereka banyak sekali keluhan seperti deregulasi dari sistem pendidikan itu sendiri," ujar Puteri Komarudin.
Kemudian, dari sejumlah praktisi pendidikan itu meminta agar pemerintah daerah komitmen untuk membangun kualitas pendidikan. Sebab, lanjut dia, kualitas pendidikan di daerah bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Kita Partai Golkar sendiri mendukung dan mendorong untuk dana APBN tersalurkan ke guru ini agar daerah yang bilang kekurangan uang untuk memenuhi 20% bisa kita bantu secara menyeluruh, sehingga reformasi pendidikan yang kita inginkan bisa maksimal," ujar Legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat VII meliputi Purwakarta, Karawang dan Kabupaten Bekasi ini.
Dia menambahkan, Partai Golkar juga mendorong revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2019-2024.
(kri)
