Kuliah Tamu di Unibraw, Pramono Anung Paparkan Pembangunan SDM

MALANG - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan kuliah umum di Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur, Sabtu, (8/2/2020). Kuliah umum tersebut dilakukan sebelum ujian doktoral Bupati Pasang Kayu, Agus Ambo Djiwa di kampus tersebut digelar.

Dalam kuliah tamunya, politisi kelahiran Kediri tersebut memaparkan tentang kaitan omnibus law dengan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. "Pada periode pertama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan infrastruktur, yang kini sudah banyak bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat," kata Pramono Anung. (Baca juga: Ujian Doktoral, Agus Ambo Djiwa Paparkan Pembangunan Berkelanjutan di Pasangkayu)

Pramono menyebutkan, infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa, dan luar Jawa, mulai bisa dinikmati masyarakat, karena waktu tempuh perjalanan dapat dipersingkat. Bandar udara bertaraf internasional, juga banyak dibangun, sehingga memudahkan aktivitas masyarakat.

Pembangunan infrastruktur tersebut, bertujuan mendukung berbagai sektor untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya di sektor pariwisata, dan pengembangan UMKM. Pada periode kedua ini, kata Pramono, pembangunan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. "Infrastruktur yang dibangun di periode pertama, sangat mendukung pengembangan sumber daya manusia," kata dia.

Selain itu, membangun infrastruktur juga untuk mendukung tumbuhnya investasi. Pramono menyebutkan, infrastruktur yang baik juga harus didukung peraturan hukum yang lebih kuat dan tidak menghambat investsi. "Sekarang Indonesia banyak di lihat dari luat negeri, lebih dari diri sendiri. Prosea demokrasi bisa berjalan dengan baik, dan berakhir damai. Tentunya ini modal besar bagi kita semua untuk memajukan Indonesia," kata dia.

Tahun ini diakui oleh Pramono, bukanlah tahun yang mudah, karena ada perang dagang yang begitu kuat antara Amerika Serikat (AS) dengan China, serta serangan wabah penyakit yang juga akan berdampak besar pada pembangunan ekonomi dunia.

Semua tantangan itu, menurutnya harus dihadapi dengan dukungan semua elemen. Utamanya dalam hal merealisasikan omnibus law, di mana ada 42.000 perundang-undangan yang membuat gerak Indonesia, dalam meningkatkan investasi kurang fleksibel. "Kita harus lakukan perubahan melalui omnibus law, meskipun tantangannya berat. Agar investasi meningkat, yang tentunya juga akan menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Dicontohkannya, saat ada perang dagang antara AS dengan China, 34 perusahaan AS direlokasi keluar dari China, dan tidak ada yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikarenakan aturan-aturan di Indonesia, kurang mendukung masuknya investasi tersebut. Makanya dibutuhkan terobosan melalui omnobus law, dan reformasi birokrasi. Dia juga menekankan pentingnya pengembangan riset dan pendidikan, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, melalui sumber daya manusia yang berkualitas.