Bullying Marak di Sekolah, Peran Guru BK Perlu Diperkuat
Bullying Marak di Sekolah, Peran Guru BK Perlu Diperkuat
A
A
A
JAKARTA - Kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah mengundang keprihatinan banyak pihak. Bahkan kasus bullying yang terungkap seperti fenomena gunung es. Pasalnya banyak faktor yang mendorong kasus bullying.
Peneliti senior id.Edu, Clara Yanthi Pangaribuan mengatakan bimbingan konseling (BK) di sekolah belum maksimal. Hal ini diungkapkan Clara saat berbicara dalam diskusi bertajuk Stop Perundungan di Sekolah yang digelar The Indonesia Education Analys (id.Edu Analys) di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 mengenai standard kualifikasi akademik kompetensi konselor, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 yang mempertegas keberadaan bimbingan konseling dan pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2018 bebas kerja dan deskripsi tugas guru, Kepala Sekolah dan Pengawas justru membuat BK semakin lemah.
“Keberadaan bimbingan konseling antara ada dan tiada. Kalau di swasta, bimbingan konseling punya peran penting. Aturan pemerintah ini terlihat masih lemahnya peran guru di sekolah, orang tua di rumah dan lingkungan, bahkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sehingga kasus seperti ini masih terjadi,” katanya.
Clara juga meminta pemerintah untuk melakukan penataan dan penyebaran guru BK yang berkualitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Clara mengatakan perlunya pelatihan guru BK.
“Di sekolah seharusnya ada guru BK, dimana mereka harus punya data per individu agar sekolah tahu setiap siswanya. Hal ini untuk membentuk kedekatan memori yang luar biasa, sehingga konselor bisa tahu bahwa anak sedang punya masalah apa.”
Dia juga meminta untuk menghilangkan fenomena guru BK terkenal galak, atau mereka yang mengurus anak yang bermasalah. “Bahkan yang tidak membayar uang sekolah pun yang mengurus ke guru BK. Dibutuhkan peran guru BK ini untuk melakukan identifikasi masalah, desain lingkungan sekolah anti bullying,” tutur Clara.
Peneliti senior id.Edu, Clara Yanthi Pangaribuan mengatakan bimbingan konseling (BK) di sekolah belum maksimal. Hal ini diungkapkan Clara saat berbicara dalam diskusi bertajuk Stop Perundungan di Sekolah yang digelar The Indonesia Education Analys (id.Edu Analys) di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Dalam Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 mengenai standard kualifikasi akademik kompetensi konselor, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2014 yang mempertegas keberadaan bimbingan konseling dan pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2018 bebas kerja dan deskripsi tugas guru, Kepala Sekolah dan Pengawas justru membuat BK semakin lemah.
“Keberadaan bimbingan konseling antara ada dan tiada. Kalau di swasta, bimbingan konseling punya peran penting. Aturan pemerintah ini terlihat masih lemahnya peran guru di sekolah, orang tua di rumah dan lingkungan, bahkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud sehingga kasus seperti ini masih terjadi,” katanya.
Clara juga meminta pemerintah untuk melakukan penataan dan penyebaran guru BK yang berkualitas di seluruh Indonesia. Selain itu, Clara mengatakan perlunya pelatihan guru BK.
“Di sekolah seharusnya ada guru BK, dimana mereka harus punya data per individu agar sekolah tahu setiap siswanya. Hal ini untuk membentuk kedekatan memori yang luar biasa, sehingga konselor bisa tahu bahwa anak sedang punya masalah apa.”
Dia juga meminta untuk menghilangkan fenomena guru BK terkenal galak, atau mereka yang mengurus anak yang bermasalah. “Bahkan yang tidak membayar uang sekolah pun yang mengurus ke guru BK. Dibutuhkan peran guru BK ini untuk melakukan identifikasi masalah, desain lingkungan sekolah anti bullying,” tutur Clara.
(dam)
Explore More