Ratusan Profesor dari 11 Kampus Negeri Berkumpul di Bogor
Senin, 02 Maret 2020 - 18:09 WIB
Ratusan Profesor dari 11 Kampus Negeri Berkumpul di Bogor
A
A
A
BOGOR - Sebanyak 11 kampus negeri yang tergabung dalam Majelis Senat Akademik (MSA) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berkumpul di Agribusiness and Technology Park (ATP)-IPB University, Dramaga, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020)
Sidang Majelis Senat diikuti oleh 119 profesor dari 11 perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Suranaya
Pertemuan itu membahas sejumlah agenda sesuai tema yang diangkat yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Melalui Pendidikan Yang Memerdekakan.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang PMK menyebutkan perguruan tinggi harus saling bekerja sama dan bersinergi agar manfaatnya lebih besar.
"Terkait kuliah kerja nyata (KKN), IPB memiliki koneksi yang sangat banyak, dalam membangun ketahanan ekonomi/pangan masyarakat melalui pengetahuan pertanian. Sementara desa juga membutuhkan pengetahuan itu, pemerintah melalui dana desa ditahun ketiga dan keempat ini, fokusnya pada pemberdayaan ekonomi, sudah tidak lagi infrastruktur," tuturnya.
Dia berharap dengan dana desa akan tumbuh perekonomian masyarakat. Dana sebesar Rp1 miliar setiap desa jika dimanfaatkan bisa menghentikan ancaman urbanisasi.
"Sebab selama ini anak-anak ketika lulus SD, SMP, SMA mereka pergi ke kota. Sementara di kota, kesempatan kerja sudah mulai berkurang banyak. Sudah seharusnya masyarakat kembali ke desa. Kalau dana Rp1 miliar ini bisa digerakkan dengan sentuhan knowledge dan teknologi dari IPB, maka saya yakin ketahanan pangan akan terjamin, kemudian ekonomi juga bertumbuh. Bahkan dalam menghadapi ancaman perlambatan ekonomi dunia pun kita tak akan merugi," tuturnya.
Rektor IPBUniversity , Arif Satria mengatakan, momentum pelaksanaan Sidang MSA PTNBH kali ini sangat tepat karena beberapa alasan. Pertama, saat ini seluruh PTNBH sedang memantapkan kebijakan dan program restrukturisasi/reorientasi kurikulum sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang belum lama ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Mendikbud memang mengamanatkan agar Sidang MSA PTNBH dapat membahas dan menyiapkan konsep implementasi kebijakan Kampus Merdeka untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada Mendikbud," tuturnya.
Kedua, saat ini tata kelola perguruan tinggi, dalam perspektif kabinet, berada dalam koordinasi dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Hal ini memerlukan beberapa penyesuaian yang layak didiskusikan dalam Sidang MSA PTNBH kali ini," katanya.
Ketiga, rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi rujukan bagi seluruh program pembangunan termasuk di bidang pendidikan tinggi.
"PTNBH diharapkan dapat merespons kebijakan dan program nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi di masing-masing PTNBH dapat lebih relevan dengan tujuan pembangunan jangka menengah nasional. Kerjasama antar PTNBH merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka mendukung implementasi RPJMN tersebut," ujarnya.
Sidang Majelis Senat diikuti oleh 119 profesor dari 11 perguruan tinggi negeri, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Suranaya
Pertemuan itu membahas sejumlah agenda sesuai tema yang diangkat yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Melalui Pendidikan Yang Memerdekakan.
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Sartono, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang PMK menyebutkan perguruan tinggi harus saling bekerja sama dan bersinergi agar manfaatnya lebih besar.
"Terkait kuliah kerja nyata (KKN), IPB memiliki koneksi yang sangat banyak, dalam membangun ketahanan ekonomi/pangan masyarakat melalui pengetahuan pertanian. Sementara desa juga membutuhkan pengetahuan itu, pemerintah melalui dana desa ditahun ketiga dan keempat ini, fokusnya pada pemberdayaan ekonomi, sudah tidak lagi infrastruktur," tuturnya.
Dia berharap dengan dana desa akan tumbuh perekonomian masyarakat. Dana sebesar Rp1 miliar setiap desa jika dimanfaatkan bisa menghentikan ancaman urbanisasi.
"Sebab selama ini anak-anak ketika lulus SD, SMP, SMA mereka pergi ke kota. Sementara di kota, kesempatan kerja sudah mulai berkurang banyak. Sudah seharusnya masyarakat kembali ke desa. Kalau dana Rp1 miliar ini bisa digerakkan dengan sentuhan knowledge dan teknologi dari IPB, maka saya yakin ketahanan pangan akan terjamin, kemudian ekonomi juga bertumbuh. Bahkan dalam menghadapi ancaman perlambatan ekonomi dunia pun kita tak akan merugi," tuturnya.
Rektor IPBUniversity , Arif Satria mengatakan, momentum pelaksanaan Sidang MSA PTNBH kali ini sangat tepat karena beberapa alasan. Pertama, saat ini seluruh PTNBH sedang memantapkan kebijakan dan program restrukturisasi/reorientasi kurikulum sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang belum lama ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
"Mendikbud memang mengamanatkan agar Sidang MSA PTNBH dapat membahas dan menyiapkan konsep implementasi kebijakan Kampus Merdeka untuk kemudian disampaikan secara langsung kepada Mendikbud," tuturnya.
Kedua, saat ini tata kelola perguruan tinggi, dalam perspektif kabinet, berada dalam koordinasi dua kementerian yang berbeda, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
"Hal ini memerlukan beberapa penyesuaian yang layak didiskusikan dalam Sidang MSA PTNBH kali ini," katanya.
Ketiga, rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menjadi rujukan bagi seluruh program pembangunan termasuk di bidang pendidikan tinggi.
"PTNBH diharapkan dapat merespons kebijakan dan program nasional yang tertuang dalam RPJMN tersebut sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi di masing-masing PTNBH dapat lebih relevan dengan tujuan pembangunan jangka menengah nasional. Kerjasama antar PTNBH merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka mendukung implementasi RPJMN tersebut," ujarnya.
(dam)
