Jokowi di soal UN, Kemendikbud sebut kepentingan akademis
Jokowi di soal UN, Kemendikbud sebut kepentingan akademis
A
A
A
Sindonews.com - Nama calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo (Jokowi) masih ditemukan pada soal ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tak pelak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mendapat sorotan.
Menanggapi hal itu, Kemendikbud mengatakan masih tercetaknya nama mantan Wali Kota Solo itu dalam soal UN SMP sama sekali tidak ada unsur politik.
"Ini murni kepentingan akademis," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad saat ditemui Sindonews di kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Ia menjelaskan, seperti halnya soal UN SMA, soal UN SMP disusun oleh tim yang terdiri dari guru dan dosen yang ahli di bidangnya sejak Juli 2013 lalu. Salah satu kompetensi yang harus diujikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan biografi atau narasi seorang tokoh yang sedang aktual pada saat itu.
Pada mulanya, Kemendikbud berharap agar peserta didik juga mengikuti wacana yang sedang berkembang. "Kebetulan Pak Jokowi nyapres. Jadi itulah yang membuat sensitivitas publik menjadi ramai," ujar Ibnu sambil tersenyum.
Dilanjutkannya, tim penyusun soal UN pada waktu itu menangkap beberapa nama, seperti Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
"Kalau dilihat sebagaimana diniatkan dalam kisi-kisi soal UN, secara akademik, siapapun tokohnya tidak masalah. Apalagi di soal UN SMA juga tercantum nama Pak Dahlan Iskan. Kok Pak Dahlan, capres dari Demokrat tidak diributkan, sementara Pak Jokowi diributkan," ujar Ibnu.
Namun di luar itu semua, Ibnu menyebutkan bahwa tidak ada kepentingan politik dalam kasus ini. Semuanya diniatkan untuk menguji kompetensi narasi siswa. "Tidak kebayang saat menyusun soal pada Juli 2013, tiba-tiba sekarang beliau maju menjadi capres," pungkasnya.
Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, Ibnu mengimbau agar masyarakat melihat pencantuman nama tokoh pada soal UN ini murni sebagai kepentingan akademis.
Menanggapi hal itu, Kemendikbud mengatakan masih tercetaknya nama mantan Wali Kota Solo itu dalam soal UN SMP sama sekali tidak ada unsur politik.
"Ini murni kepentingan akademis," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad saat ditemui Sindonews di kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2014).
Ia menjelaskan, seperti halnya soal UN SMA, soal UN SMP disusun oleh tim yang terdiri dari guru dan dosen yang ahli di bidangnya sejak Juli 2013 lalu. Salah satu kompetensi yang harus diujikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah berkaitan dengan biografi atau narasi seorang tokoh yang sedang aktual pada saat itu.
Pada mulanya, Kemendikbud berharap agar peserta didik juga mengikuti wacana yang sedang berkembang. "Kebetulan Pak Jokowi nyapres. Jadi itulah yang membuat sensitivitas publik menjadi ramai," ujar Ibnu sambil tersenyum.
Dilanjutkannya, tim penyusun soal UN pada waktu itu menangkap beberapa nama, seperti Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.
"Kalau dilihat sebagaimana diniatkan dalam kisi-kisi soal UN, secara akademik, siapapun tokohnya tidak masalah. Apalagi di soal UN SMA juga tercantum nama Pak Dahlan Iskan. Kok Pak Dahlan, capres dari Demokrat tidak diributkan, sementara Pak Jokowi diributkan," ujar Ibnu.
Namun di luar itu semua, Ibnu menyebutkan bahwa tidak ada kepentingan politik dalam kasus ini. Semuanya diniatkan untuk menguji kompetensi narasi siswa. "Tidak kebayang saat menyusun soal pada Juli 2013, tiba-tiba sekarang beliau maju menjadi capres," pungkasnya.
Agar persoalan ini tidak berlarut-larut, Ibnu mengimbau agar masyarakat melihat pencantuman nama tokoh pada soal UN ini murni sebagai kepentingan akademis.
(kri)
Explore More