Beasiswa Telat, Mahasiswa Terancam DO

JAKARTA - Banyak mahasiswa Indonesia di luar negeri yang terancam tidak dapat melanjutkan studinya atau drop out

Hal tersebut karena adanya persoalan dalam program beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Nasional.

Seperti yang ada pada laman pengaduan unit kerja presiden bidang pengendalian dan pengawasan pembangunan (UKP4) di www.lapor.ukp4.go.id, seorang mahasiswa penerima beasiswa Ditjen Dikti ke luar negeri melaporkan uang beasiswanya yang seharusnya diterima Juli lalu sampai kini belum dicairkan.

Dampaknya mahasiswa ini tidak bisa membayar sewa apartemen, air listrik, gas dan telepon selama dua bulan.

Hingga tahun keenam program beasiswa ini berjalan keterlambatan pencairan selalu terjadi. Sampai akhirnya kampus mahasiswa tersebut tidak menerima kandidat baru dengan beasiswa Dikti.

"Tahun ini dua pendaftar ditolak. Keterlambatan yang selalu berulang ini sudah menjadi bahan pembicaraan profesor di kampus kami. Ini bisa mencederai nama bangsa," katanya pada halaman Lapor UKP4 tersebut.

Mahasiswa tersebut menyatakan ada 1.400 penerima beasiswa Dikti yang terkatung-katung nasibnya.

Laporan mereka ke pengelola beasiswa di Dikti tidak pernah memperoleh balasan. Pada 20 Mei lalu ada pengumuman dari pengelola agar mahasiswa melengkapi dokumen agar pencairan beasiswa bisa dilakukan sebelum 28 Juli.

Namun setelah pemberkasan tidak ada informasi lanjutan dari Dikti. Pada 15 Agustus pengelola hanya menyatakan pencairan sedang diproses.

Pelapor menyatakan, masalah seperti ini menjadi bahan pembicaraan di forum-forum internal penerima beasiswa Dikti di media sosial.

Hanya tinggal menunggu waktu isu buruk ini terhembus ke luar institusi. Dia pun mempertanyakan ada masalah apa dengan pengelola beasiswa luar negeri Dikti.

Dia pun berharap jangan hanya menyelesaikan masalah per kasus karena ini persoalan sistemik.

"Semua penerima beasiswa Dikti mengalaminya. Perbaiki sistem. Kalau perlu alihkan ke lembaga atau badan khusus," ujarnya.

Pengamat Pendidikan Universitas Paramadina Mohammad Abduhzen menyatakan, kasus keterlambatan ini sangat sering terjadi dan mengancam keberlangsungan pendidikan mahasiswa itu sendiri.

Menurut dia, Dikti semestinya tidak mengadopsi budaya keterlambatan bagi pencairan beasiswa. Pasalnya yang mereka hadapi adalah para akademisi luar negeri yang selalu tepat waktu.

Dia menegaskan, banyak kabar yang menyatakan mahasiswa penerima beasiswa dikeluarkan bukan karena melanggar peraturan namun dia tidak bisa membayar uang pendidikan (SPP).

Abduhzen menyatakan beasiswa yang dikelola Dikti seringkali bermasalah. Dia mengira hal ini adalah problema klasik manajemen dan birokrasi Kemendikbud yang selalu menuai masalah.

Apalagi, lanjut dia, jika kaitannya itu terkait dengan uang maka bukan hanya beasiswa yang bermasalah.

Namun juga pencetakan naskah ujian nasional, pencetakan buku kurikulum hingga rehabilitasi sekolah pun bermasalah. Abduhzen setuju jika ada badan khusus yang mengelola dana beasiswa ini.

“Solusinya mungkin bisa seperti beasiswa yang dikelola LPDP (lembaga pengelolaan dana pendidikan) yang ditangani Kemenkeu,” terangnya.

Dirjen Dikti Kemendikbud Djoko Santoso mengakui ada keterlambatan pencairan karena pengelola beasiswa sedang mengurus perpanjangan masa beasiswa yang memerlukan prosedur khusus.

Menurut Djoko, anggaran beasiswa itu ada yang sudah langsung dibayarkan ke perguruan tinggi mahasiswa namun ada juga yang langsung ke mahasiswa.

Oleh karena banyak proses dan birokrasi ini yang menjadikan beasiswa telat cair. Namun dia berjanji dalam waktu dekat seluruh anggaran beasiswa segera cair.

Mantan Rektor ITB ini menerangkan, bagi mahasiswa yang beasiswanya belum cair diharapkan segera melaporkan kembali ke Ditjen Dikti.

Dia meminta laporan dilengkapi nama dan kampusnya. Dikti juga akan membantu mahasiswa yang terancam dikeluarkan karena SPP.

“Buat apa mengadu ke UKP4. Lebih baik ke kami. Nanti akan kami bantu fasilitasi,” katanya.