Kesenjangan Sosial Problem Utama Indonesia
Kamis, 11 Desember 2014 - 16:35 WIB
Kesenjangan Sosial Problem Utama Indonesia
A
A
A
BANDUNG - Sebagai negara berkembang yang sudah 68 tahun merdeka, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) menyayangkan hingga saat ini masyarakat Indonesia belum sepenuhnya mencicipi kemerdekaan tersebut.
Menurut HT, hal ini bisa dilihat dari minimnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per tahunnya, jika dibandingkan dengan negara berkembang seperti Malaysia atau Thailand.
“Di negara kita, saat ini pendapatan per kapitanya hanya 3.500 dolar per tahun. Tapi ini pun hanya kurang dari 1.000-an orang saja. Itu artinya, banyak orang kaya, kaya sekali, tapi tidak sedikit juga orang miskin, miskin sekali,” katanya di Telkom University, Bandung, Kamis (11/12/2014).
HT menilai, keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan sosial di Indonesia. "Artinya ada ketidakadilan, padahal keadilan sosial bisa dilihat dalam konteks keadilan dan kesejahteraan. Indonesia punya problem mendasar di kesenjangan sosial ini,“ tegasnya.
Menurutnya, dalam hal ini peran pemerintah amat dipentingkan. Misalnya dengan membuat kebijakan ekonomi yang dapat menghapus kesenjangan sosial tersebut, meskipun saat ini 50 persen dari penduduk usia produktif di Indonesia hanya mengantungi ijazah Sekolah Dasar (SD).
“Negara kita perlu kebijakan ekonomi yang bisa mengentaskan kesenjangan sosial, memberikan lapangan kerja, dengan memberikan upah minimum yang lebih baik. Indonesia harus mempersempit kesenjangan sosial ini,” ungkapnya.
HT menyimpulkan, peranan generasi muda dalam hal ini amat penting. “Peranan generasi muda sangat penting, tapi dengan beragam latar belakang pendidikan, tentu saja dapat mendorong kemajuan bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing,” tandasnya.
Menurut HT, hal ini bisa dilihat dari minimnya pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per tahunnya, jika dibandingkan dengan negara berkembang seperti Malaysia atau Thailand.
“Di negara kita, saat ini pendapatan per kapitanya hanya 3.500 dolar per tahun. Tapi ini pun hanya kurang dari 1.000-an orang saja. Itu artinya, banyak orang kaya, kaya sekali, tapi tidak sedikit juga orang miskin, miskin sekali,” katanya di Telkom University, Bandung, Kamis (11/12/2014).
HT menilai, keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan sosial di Indonesia. "Artinya ada ketidakadilan, padahal keadilan sosial bisa dilihat dalam konteks keadilan dan kesejahteraan. Indonesia punya problem mendasar di kesenjangan sosial ini,“ tegasnya.
Menurutnya, dalam hal ini peran pemerintah amat dipentingkan. Misalnya dengan membuat kebijakan ekonomi yang dapat menghapus kesenjangan sosial tersebut, meskipun saat ini 50 persen dari penduduk usia produktif di Indonesia hanya mengantungi ijazah Sekolah Dasar (SD).
“Negara kita perlu kebijakan ekonomi yang bisa mengentaskan kesenjangan sosial, memberikan lapangan kerja, dengan memberikan upah minimum yang lebih baik. Indonesia harus mempersempit kesenjangan sosial ini,” ungkapnya.
HT menyimpulkan, peranan generasi muda dalam hal ini amat penting. “Peranan generasi muda sangat penting, tapi dengan beragam latar belakang pendidikan, tentu saja dapat mendorong kemajuan bangsa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing,” tandasnya.
(hyk)
