Ini Rekomendasi Serikat Guru untuk Solusi Persoalan PJJ
Jum'at, 24 Juli 2020 - 06:26 WIB
Berikutnya, FSGI juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika menambah hotspot akses internet yang merata di wilayah-wilayah sulit jaringan. Bahkan jika memungkinkan, bisa membuat kebijakan internet gratis bagi siswa guru di wilayah tersebut.
“Bagi guru-guru yang berkunjung mengajar, pemda memberikan insentif lebih untuk akomodasi guru, khususnya bagi guru honorer ketika berkunjung ke rumah siswa. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberikan motivasi kepada guru,” tambahnya.
Saran lainnya, lanjut Satriwan, yaitu Gerakan Wakaf Gawai Nasional untuk PJJ. Para pemangku pendidikan, orang tua siswa dari kalangan mampu bersama para guru, dan masyarakat bisa membantu siswa dari keluarga tak mampu dengan menyumbangkan gawai pintar. Dengan begitu, anak-anak tersebut berkesempatan belajar dengan sumber pembelajaran daring yang tak terbatas.
Di sisi lain, FSGI juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama untuk mendata jumlah siswa dan guru yang terkendala selama PJJ, seperti tak memiliki gawai pintar dan tidak punya akses internet. Kebijakan negara sangat dibutuhkan untuk mengintervensi kualitas pembelajaran PJJ.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kata Satriwan, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan makin besar antara siswa yang PJJ luring maupun daring. Sebab, pemerintah wajib memperpendek ketimpangan kualitas pendidikan tersebut.
“Bagi guru-guru yang berkunjung mengajar, pemda memberikan insentif lebih untuk akomodasi guru, khususnya bagi guru honorer ketika berkunjung ke rumah siswa. Hal ini sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberikan motivasi kepada guru,” tambahnya.
Saran lainnya, lanjut Satriwan, yaitu Gerakan Wakaf Gawai Nasional untuk PJJ. Para pemangku pendidikan, orang tua siswa dari kalangan mampu bersama para guru, dan masyarakat bisa membantu siswa dari keluarga tak mampu dengan menyumbangkan gawai pintar. Dengan begitu, anak-anak tersebut berkesempatan belajar dengan sumber pembelajaran daring yang tak terbatas.
Di sisi lain, FSGI juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama untuk mendata jumlah siswa dan guru yang terkendala selama PJJ, seperti tak memiliki gawai pintar dan tidak punya akses internet. Kebijakan negara sangat dibutuhkan untuk mengintervensi kualitas pembelajaran PJJ.
Jika dibiarkan berlarut-larut, kata Satriwan, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan makin besar antara siswa yang PJJ luring maupun daring. Sebab, pemerintah wajib memperpendek ketimpangan kualitas pendidikan tersebut.
(nbs)
Lihat Juga :