Menteri Nadiem Diminta Buka Hasil Evaluasi POP ke Masyarakat
Minggu, 26 Juli 2020 - 12:00 WIB
"Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi. Juga, bagaimana porsi alokasi anggaran, mungkin bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria-kriteria tertentu, tidak harus sama semua jumlahnya," kata Hetifah.
Selain itu, legislator Dapil Kalimantan Timur ini meminta Kemendikbud mempertimbangkan semangat kerelawanan dalam membangun dunia pendidikan. "Ada organisasi-organisasi yang memang semangatnya membangun pendidikan di negeri ini. Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, POP Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini menyusul terbitnya surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tanggal 17 Juli 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020 yang berisi Pemberitahuan Hasil Evaluasi Proposal Program Organisasi Penggerak (POP). Dalam surat tersebut, terdapat 156 organisasi yang terpilih untuk mendapatkan dana APBN antara Rp1-20 miliar untuk menjalankan program-programnya.(Baca juga: DPR Soroti Mendikbud: Pak Nadiem, Anak SD Susah Belajar dari HP! ).
Beberapa kontroversi yang muncul adalah dengan masuknya pihak swasta dalam daftar nama organisasi yang terpilih, antara lain Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Selain itu, dua organisasi terpilih yaitu PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif Nahdatul Ulama mengajukan pengunduran diri. Hal itu antara lain disebabkan karena tidak jelasnya kriteria seleksi organisasi penggerak.
Selain itu, legislator Dapil Kalimantan Timur ini meminta Kemendikbud mempertimbangkan semangat kerelawanan dalam membangun dunia pendidikan. "Ada organisasi-organisasi yang memang semangatnya membangun pendidikan di negeri ini. Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, POP Kemendikbud menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini menyusul terbitnya surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tanggal 17 Juli 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020 yang berisi Pemberitahuan Hasil Evaluasi Proposal Program Organisasi Penggerak (POP). Dalam surat tersebut, terdapat 156 organisasi yang terpilih untuk mendapatkan dana APBN antara Rp1-20 miliar untuk menjalankan program-programnya.(Baca juga: DPR Soroti Mendikbud: Pak Nadiem, Anak SD Susah Belajar dari HP! ).
Beberapa kontroversi yang muncul adalah dengan masuknya pihak swasta dalam daftar nama organisasi yang terpilih, antara lain Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation. Selain itu, dua organisasi terpilih yaitu PP Muhammadiyah dan LP Ma’arif Nahdatul Ulama mengajukan pengunduran diri. Hal itu antara lain disebabkan karena tidak jelasnya kriteria seleksi organisasi penggerak.
(zik)
Lihat Juga :