Turunkan Angka Stunting, Perpusnas Sinergi dengan BKKBN, Kemendes PDTT, Unisa, dan Unindra
Kamis, 21 September 2023 - 08:36 WIB
Peer Learning Meeting Nasional 2023 Perpusnas menandatangani Nota Kesepahaman dengan BKKBN, Kemendes PDTT, Unisa, dan Unindra. Foto/Perpusnas.
JAKARTA - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ( Perpusnas ) berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap penurunan angka stunting di Indonesia. Komitmen bersama pun dijalin lintas sektoral.
Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digelar dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, pada Rabu (20/9/2023).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan faktor keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama informasi terkait upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan agar perpustakaan dapat lebih berdaya guna sebagai sumber informasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
“Perpustakaan siap hadir melalui program transformasi perpustakaan yang langsung menjangkau masyarakat termarjinalkan dan tidak lagi eksklusif bagi kalangan civitas academica tapi juga Masyarakat, terutama di pedesaan yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Kepala Perpusnas, melalui siaran pers, Kamis (21/9/2023).
Baca juga: 10 Provinsi yang Punya Perpustakaan Umum Terbanyak, Jawa Timur Kalahkan Jakarta
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap hadirnya perpustakaan hingga tingkat desa memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jaringan dalam pencapaian lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Dengan ditandatanganinya MoU ini, harapan saya dengan langkah yang sangat masif, angka stunting yang saat ini 21,6 persen bisa turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Dan sesuai target Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2024 angka 14,9 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan ada lima strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
Hal ini diwujudkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perpusnas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang digelar dalam acara Peer Learning Meeting (PLM) Nasional di Yogyakarta, pada Rabu (20/9/2023).
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan faktor keterbatasan informasi yang dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama informasi terkait upaya penanggulangan stunting menjadi salah satu penyebab tingginya angka stunting di Indonesia.
Pihaknya berkomitmen untuk memberikan dukungan agar perpustakaan dapat lebih berdaya guna sebagai sumber informasi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penurunan angka stunting.
“Perpustakaan siap hadir melalui program transformasi perpustakaan yang langsung menjangkau masyarakat termarjinalkan dan tidak lagi eksklusif bagi kalangan civitas academica tapi juga Masyarakat, terutama di pedesaan yang jumlahnya sangat besar,” ungkap Kepala Perpusnas, melalui siaran pers, Kamis (21/9/2023).
Baca juga: 10 Provinsi yang Punya Perpustakaan Umum Terbanyak, Jawa Timur Kalahkan Jakarta
Di sisi lain, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap hadirnya perpustakaan hingga tingkat desa memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas jaringan dalam pencapaian lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Dengan ditandatanganinya MoU ini, harapan saya dengan langkah yang sangat masif, angka stunting yang saat ini 21,6 persen bisa turun sebesar 3,8 persen menjadi 17,8 persen. Dan sesuai target Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2024 angka 14,9 persen bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan ada lima strategi nasional percepatan penurunan stunting yaitu komitmen berkelanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda