Dana POP Diminta Direalokasikan Juga ke Subsidi Gawai
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 13:19 WIB
Usulan agar anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) sebesar Rp595 miliar direalokasikan ke hal yang lebih penting terus disuarakan kalangan DPR. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Usulan agar anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) sebesar Rp595 miliar direalokasikan ke hal yang lebih penting terus disuarakan kalangan DPR. Kali ini, disuarakan oleh Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah.
"Anggaran POP sebaiknya direalokasikan ke infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru dan guru honorer, subsidi gawai laptop atau handphone dan alat pengajaran lainnya dan juga kuota internet," ujar Himmatul Aliyah kepada SINDOnews , Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Menakar Peluang Puan dan AHY di 2024, Pengamat: Mentok Jadi Cawapres)
Sekadar diketahui, POP yang dianggarkan sebesar Rp595 miliar telah menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain, ribuan pelajar mulai SD sampai SMA, bahkan mahasiswa punya kendala ketersediaan akses internet untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Himmatul Aliyah pun menilai banyak hal yang perlu dipikirkan. Aliyah mengatakan, hotspot atau WiFi gratis di setiap sekolah bisa diusahakan dengan Corporate Sosial and Responsibility (CSR) atau dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, kata dia, peserta didik saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah masing-masing. "Sebelum bicara hotspot atau sinyal kita juga harus pertimbangkan dulu apakah peserta didik memiliki gawai semua untuk daring?" kata Politikus Partai Gerindra ini.
Karena, menurut dia, tidak adil bila dalam pembelajaran jarak jauh ada yang bisa dengan daring dan ada yang tidak karena ketiadaan alat komunikasi. "Bayangkan juga jika satu rumah anaknya 3 dan pada jam yang sama belajar. Handphone cuma satu atau bahkan tidak punya karena orangtuanya tidak mampu membeli gawai seperti laptop atau handphone," tuturnya.
"Kalau pun ada hotspot adanya di titik tertentu sehingga untuk mendapatkan sinyal akan menyebabkan yang memerlukannya berkumpul juga di satu spot. Jadi tetap harus keluar rumah atau social distancing tidak bisa terjamin," sambung legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.
Dia mengatakan, idealnya hotspot itu di tiap RT/RW dengan radius yang cukup menjangkau warganya. Sehingga, lanjut dia, peserta didik tidak jauh untuk mendapatkan sinyalnya. (Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Lamban dan Salah Resep Mengantisipasi Krisis)
"Selain itu urusan sinyal yang lainnya adalah masalah teknis dari provider dan juga mengenai jaringan komunikasi yang belum merata yang jadi tanggung jawab Kemenkominfo, di antaranya masalah bandwitch, BTS, dan lain-lain," pungkasnya.
"Anggaran POP sebaiknya direalokasikan ke infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru dan guru honorer, subsidi gawai laptop atau handphone dan alat pengajaran lainnya dan juga kuota internet," ujar Himmatul Aliyah kepada SINDOnews , Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Menakar Peluang Puan dan AHY di 2024, Pengamat: Mentok Jadi Cawapres)
Sekadar diketahui, POP yang dianggarkan sebesar Rp595 miliar telah menimbulkan kegaduhan. Di sisi lain, ribuan pelajar mulai SD sampai SMA, bahkan mahasiswa punya kendala ketersediaan akses internet untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Himmatul Aliyah pun menilai banyak hal yang perlu dipikirkan. Aliyah mengatakan, hotspot atau WiFi gratis di setiap sekolah bisa diusahakan dengan Corporate Sosial and Responsibility (CSR) atau dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun, kata dia, peserta didik saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah masing-masing. "Sebelum bicara hotspot atau sinyal kita juga harus pertimbangkan dulu apakah peserta didik memiliki gawai semua untuk daring?" kata Politikus Partai Gerindra ini.
Karena, menurut dia, tidak adil bila dalam pembelajaran jarak jauh ada yang bisa dengan daring dan ada yang tidak karena ketiadaan alat komunikasi. "Bayangkan juga jika satu rumah anaknya 3 dan pada jam yang sama belajar. Handphone cuma satu atau bahkan tidak punya karena orangtuanya tidak mampu membeli gawai seperti laptop atau handphone," tuturnya.
"Kalau pun ada hotspot adanya di titik tertentu sehingga untuk mendapatkan sinyal akan menyebabkan yang memerlukannya berkumpul juga di satu spot. Jadi tetap harus keluar rumah atau social distancing tidak bisa terjamin," sambung legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini.
Dia mengatakan, idealnya hotspot itu di tiap RT/RW dengan radius yang cukup menjangkau warganya. Sehingga, lanjut dia, peserta didik tidak jauh untuk mendapatkan sinyalnya. (Baca juga: Fadli Zon: Pemerintah Lamban dan Salah Resep Mengantisipasi Krisis)
"Selain itu urusan sinyal yang lainnya adalah masalah teknis dari provider dan juga mengenai jaringan komunikasi yang belum merata yang jadi tanggung jawab Kemenkominfo, di antaranya masalah bandwitch, BTS, dan lain-lain," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda