Penduduk Indonesia Lulusan S2 dan S3 Kurang dari 1%, Jokowi: Sangat Rendah Sekali

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget dengan jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia yang dinilai sangat rendah dibandingkan negara lain.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada acara pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia, Surabaya, Senin (15/1). "Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi mengungkapkan bahwa jumlah lulusan S2 dan S3 tidak sampai satu persen dari jumlah populasi produktif. "Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen, jauh sekali," kata Jokowi.





Presiden mengaku akan menggelar rapat untuk membahas mengenai hal tersebut di Istana. Meski begitu, Jokowi belum mengetahui anggaran yang akan digunakan untuk menambah lulusan S2 dan S3 nantinya.

"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen. Nggak tau anggarannya akan didapat darimana tapi akan kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif itu betul-betul bisa naik secara drastis," kata Presiden.

"Kejauhan sekali 0,45 sama 2,43. angkanya memang keliatannya, tapi kalo dikalikan ini sudah berapa kali. 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan, bukan negara maju, dibandingin dengan negara maju," sambungnya.

Jokowi menyebut bahwa perlunya anggaran tambahan di tengah tekanan besar fiskal saat ini. Namun, dirinya akan mengusahakan hal tersebut agar Indonesia dapat melahirkan SDM yang unggul dan juga berkualitas.

Nantinya, kata Presiden, selain dari APBN dan APBN dana tambahan untuk pendidikan dan riset akan dimanfaatkan dari dana abadi yang dimiliki. Termasuk, katanya, menggunakan matching fund.

"Sekali lagi saya sangat paham semua upaya itu membutuhkan anggaran, membutuhkan biaya, pembiayaan di tengah tekanan berat fiskal kita. Tapi apa pun yang namanya sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu akan menjadi kunci," tandasnya.