DPD Siap Bantu Aspirasi Para Rektor UIN Buka Program Studi Baru
Senin, 24 Agustus 2020 - 10:57 WIB
10 Rektor UIN menemui Pimpinan DPD membahas mengenai kesulitan membuka program studi baru di rumah dinas ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti, Minggu (23/8). Foto/Ist
JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berjanji akan membantu 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) yang tengah memperjuangkan pembukaan program studi baru. Mereka yakin, perjuangan para rektor UIN akan terwujud.
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi. Kemudian, daftar itu diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. (Baca juga: 10 Rektor UIN Mengadu ke DPD, Kesulitan Buka Prodi Ilmu Sosial dan Sains )
“Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Pada tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” kata LaNyalla.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Nono menambahkan, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi gubernur Akademi TNI untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. (Baca juga: Klasterisasi Harus jadi Patokan Pembinaan Perguruan Tinggi )
"Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan," kata Nono.
Ketua Komite III DPD Sylviana Murni optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Sebab, Kemendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme para senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian.
Karena itu, DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. "Dalam kasus UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit, " kata Sultan.
Dalam pertemuan yang dihelat Ahad petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi. Kemudian, daftar itu diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. (Baca juga: 10 Rektor UIN Mengadu ke DPD, Kesulitan Buka Prodi Ilmu Sosial dan Sains )
“Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Pada tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksi akan menjadi tugas teknis Komite III,” kata LaNyalla.
Wakil Ketua DPD Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangkan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Nono menambahkan, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi gubernur Akademi TNI untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. (Baca juga: Klasterisasi Harus jadi Patokan Pembinaan Perguruan Tinggi )
"Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan," kata Nono.
Ketua Komite III DPD Sylviana Murni optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Sebab, Kemendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme para senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian.
Karena itu, DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. "Dalam kasus UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit, " kata Sultan.
Dalam pertemuan yang dihelat Ahad petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
(mpw)
Lihat Juga :
tulis komentar anda