DPD Siap Bantu Aspirasi Para Rektor UIN Buka Program Studi Baru
Senin, 24 Agustus 2020 - 10:57 WIB
Ketua Komite III DPD Sylviana Murni optimistis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Sebab, Kemendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme para senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian.
Karena itu, DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. "Dalam kasus UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit, " kata Sultan.
Dalam pertemuan yang dihelat Ahad petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerja sama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata senator asal DKI Jakarta itu.
Optimisme para senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian.
Karena itu, DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. "Dalam kasus UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit, " kata Sultan.
Dalam pertemuan yang dihelat Ahad petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir.
(mpw)
Lihat Juga :