Komisi X DPR Harap Isu Bullying Jadi Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selasa, 03 September 2024 - 17:51 WIB
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadikan isu perundungan sebagai prioritas program kerjanya. Foto/Ist
JAKARTA - Rentetan kasus perundungan dalam beberapa waktu terakhir memicu keprihatinan banyak kalangan. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun diharap menjadikan isu perundungan sebagai prioritas sehingga muncul kebijakan penanggulangan yang bersifat komprehensif.
“Kenapa kasus bullying terus muncul meskipun telah dinyatakan sebagai salah satu dosa besar dalam ranah pendidikan karena penyelesaiannya masih bersifat parsial. Seolah kasus perundungan hanya menjadi tanggungjawab stake holder pendidikan saja, padahal di sana ada peran pemerintah daerah, orang tua, hingga masyarakat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Selasa, (3/9/2024).
Huda mengatakan kasus bullying kian hari kian meresahkan. Masyarakat seolah diteror dengan kasus bullying dengan berbagai modus kepada para peserta didik.
“Berbagai langkah pencegahan yang dirumuskan Kemendikbud Ristek pun seolah tak berdaya untuk mencegah terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan,” katanya.
Berdasarkan catatan KPAI, kata Huda, tren bullying ini memang terus mengalami peningkatan. Di masa pandemi tahun 2021 saat pendidikan berlangsung secara online kasus bullying yang tercatat hanya sekitar 53 kasus.
Jumlah ini kemudian melonjak menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Kasus perundungan seolah tak terkendali saat sekolah dilakukan secara offline di mana pada tahun 2023 terjadi sedikitnya 2.355 kasus. “Bullying ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, tekanan beban pendidikan, hingga kekerasan seksual,” katanya.
Huda mengungkapkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Permendikbud) Nomor 46/2023 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam praktiknya belum memberikan dampak optimal.
Satgas PPKS maupun Tim PPKS yang digadang-gadang menjadi ujung tombak pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan ternyata kurang bertaji.
“Banyak yang harus dibenahi dalam operasional Satgas PPKS maupun Tim PPKS seperti perlindungan terhadap pelapor, panjangnya administrasi pelaporan, hingga transparansi penangan kasus sehingga berpihak kepada korban,” katanya.
“Kenapa kasus bullying terus muncul meskipun telah dinyatakan sebagai salah satu dosa besar dalam ranah pendidikan karena penyelesaiannya masih bersifat parsial. Seolah kasus perundungan hanya menjadi tanggungjawab stake holder pendidikan saja, padahal di sana ada peran pemerintah daerah, orang tua, hingga masyarakat,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Selasa, (3/9/2024).
Huda mengatakan kasus bullying kian hari kian meresahkan. Masyarakat seolah diteror dengan kasus bullying dengan berbagai modus kepada para peserta didik.
“Berbagai langkah pencegahan yang dirumuskan Kemendikbud Ristek pun seolah tak berdaya untuk mencegah terjadinya kasus perundungan di lingkungan pendidikan,” katanya.
Berdasarkan catatan KPAI, kata Huda, tren bullying ini memang terus mengalami peningkatan. Di masa pandemi tahun 2021 saat pendidikan berlangsung secara online kasus bullying yang tercatat hanya sekitar 53 kasus.
Jumlah ini kemudian melonjak menjadi 226 kasus pada tahun 2022. Kasus perundungan seolah tak terkendali saat sekolah dilakukan secara offline di mana pada tahun 2023 terjadi sedikitnya 2.355 kasus. “Bullying ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, tekanan beban pendidikan, hingga kekerasan seksual,” katanya.
Huda mengungkapkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek (Permendikbud) Nomor 46/2023 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan dalam praktiknya belum memberikan dampak optimal.
Satgas PPKS maupun Tim PPKS yang digadang-gadang menjadi ujung tombak pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan ternyata kurang bertaji.
“Banyak yang harus dibenahi dalam operasional Satgas PPKS maupun Tim PPKS seperti perlindungan terhadap pelapor, panjangnya administrasi pelaporan, hingga transparansi penangan kasus sehingga berpihak kepada korban,” katanya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda