IKA FHUB Dukung Kesejahteraan Hakim Guna Peradilan Bersih dan Profesional
Kamis, 10 Oktober 2024 - 12:58 WIB
Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (IKA FHUB) mengumumkan pernyataan sikap terkait dukungan atas kesejahteraan hakim. Foto/SINDOnews.
JAKARTA - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (IKA FHUB) mengumumkan pernyataan sikap terkait dukungan untuk kesejahteraan hakim . Dukungan ini terutama untuk tercapainya peradilan yang bersih, profesional, independen, dan tepercaya.
Surat pernyataan sikap ditandatangani Ketua Didik Farkhan Alisyahdi dan Sekretaris Syamsul Huda Yudha, Kamis (10/10/2024).
"Hakim harus memiliki kompetensi dan integritas tertinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman," ujar Didik.
Baca juga: Curhat Gaji Kecil, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR
Dia mengatakan, Pasal 24 UUD 1945 tertulis Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan definisi bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Baca juga: GMKI Apresiasi Sikap Prabowo Merespons Aspirasi Hakim Indonesia
"Kedua definisi tersebut menyebutkan tujuan mulia kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata Didik.
Menurutnya, kontribusi para hakim sebagai ujung tombak pencari keadilan merupakan komponen penting terciptanya peradilan bersih, profesional, independen, dan tepercaya.
Surat pernyataan sikap ditandatangani Ketua Didik Farkhan Alisyahdi dan Sekretaris Syamsul Huda Yudha, Kamis (10/10/2024).
"Hakim harus memiliki kompetensi dan integritas tertinggi dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman," ujar Didik.
Baca juga: Curhat Gaji Kecil, Solidaritas Hakim Indonesia Ngadu ke DPR
Dia mengatakan, Pasal 24 UUD 1945 tertulis Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memberikan definisi bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Baca juga: GMKI Apresiasi Sikap Prabowo Merespons Aspirasi Hakim Indonesia
"Kedua definisi tersebut menyebutkan tujuan mulia kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan," kata Didik.
Menurutnya, kontribusi para hakim sebagai ujung tombak pencari keadilan merupakan komponen penting terciptanya peradilan bersih, profesional, independen, dan tepercaya.
tulis komentar anda