Urgent! Kemendikbud Harus Perhatikan Daerah Tanpa Akses Internet
Minggu, 30 Agustus 2020 - 15:21 WIB
Puluhan siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan wifi gratis. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi soal realokasi Rp8,9 triliun anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) untuk subsidi kuota untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) .
“Alhamdulillah banyak berita baik yang kita dengar hari ini. Saya ingin mengapresiasi cara Mas menteri menangani berbagai masalah, satu per satu diurai dan ada langkah pasti. Kebijakan yang diambil juga merespon keberagaman situasi di seluruh Indonesia yang berbeda-beda dan tidak bisa one size fits all,” kata Hetifah di Jakarta, Sabtu (30/8). (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
“Menurut saya penundaan POP dan realokasi anggarannya untuk guru adalah keputusan yang baik, menimbang prioritas kita di masa pandemi ini,” imbuhnya.
Hetifah juga mengapresiasi penundaan POP ke tahun 2021. Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai POP itu sampai dibatalkan. Karena, POP itu pada dasarnya program yang baik dan dapat mengakomodasi inovasi-inovasi dari organisasi kemasyarakatan.
“Yang pasti, kami menekankan bahwa program tersebut jangan sampai dibatalkan, karena banyak inovasi-inovasi dan best practice yang bagus sekali dari bawah, dan sayang jika tidak diakomodasi,” ujarnya. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengingatkan soal perlunya modul PJJ untuk guru maupun orang tua bagi daerah yang tidak memiliki akses internet atau area-area blankspot.
“Ini sangat bagus sekali, namun perlu dipikirkan cara pendistribusiannya untuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kesulitan akses internet. Apakah ada modul yang dicetak? Mungkin perlu adanya hardcopy untuk daerah-daerah tertentu, dan dipikirkan mekanisme pendistribusiannya ke guru dan orangtua,” pungkas legislator Dapil Kalimantan Timur ini.
Sebelumnya, dalam rapat kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Kamis (27/8), membahas keberjalanan kebijakan di dunia pendidikan selama pandemi, serta laporan keuangan Kemendikbud di tahun 2019. Rapat tersebut juga dilakukan penyerahan hasil laporan panitia kerja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR RI.
“Alhamdulillah banyak berita baik yang kita dengar hari ini. Saya ingin mengapresiasi cara Mas menteri menangani berbagai masalah, satu per satu diurai dan ada langkah pasti. Kebijakan yang diambil juga merespon keberagaman situasi di seluruh Indonesia yang berbeda-beda dan tidak bisa one size fits all,” kata Hetifah di Jakarta, Sabtu (30/8). (Baca juga: Kemendikbud Beri Bantuan Kuota, Pemda Harus Bergerak Cepat )
“Menurut saya penundaan POP dan realokasi anggarannya untuk guru adalah keputusan yang baik, menimbang prioritas kita di masa pandemi ini,” imbuhnya.
Hetifah juga mengapresiasi penundaan POP ke tahun 2021. Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai POP itu sampai dibatalkan. Karena, POP itu pada dasarnya program yang baik dan dapat mengakomodasi inovasi-inovasi dari organisasi kemasyarakatan.
“Yang pasti, kami menekankan bahwa program tersebut jangan sampai dibatalkan, karena banyak inovasi-inovasi dan best practice yang bagus sekali dari bawah, dan sayang jika tidak diakomodasi,” ujarnya. (Baca juga: Mirisnya Nasib 900 Ribu Guru Honorer Bergaji Ratusan Ribu )
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra ini mengingatkan soal perlunya modul PJJ untuk guru maupun orang tua bagi daerah yang tidak memiliki akses internet atau area-area blankspot.
“Ini sangat bagus sekali, namun perlu dipikirkan cara pendistribusiannya untuk mereka yang berada di daerah terpencil dan kesulitan akses internet. Apakah ada modul yang dicetak? Mungkin perlu adanya hardcopy untuk daerah-daerah tertentu, dan dipikirkan mekanisme pendistribusiannya ke guru dan orangtua,” pungkas legislator Dapil Kalimantan Timur ini.
Sebelumnya, dalam rapat kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pada Kamis (27/8), membahas keberjalanan kebijakan di dunia pendidikan selama pandemi, serta laporan keuangan Kemendikbud di tahun 2019. Rapat tersebut juga dilakukan penyerahan hasil laporan panitia kerja Pembelajaran Jarak Jauh Komisi X DPR RI.
(mpw)
tulis komentar anda