Agar Program Prioritas Pendidikan Nasional Cepat Terealisasi, Ini Kuncinya

JAKARTA - Program prioritas pendidikan nasional harus memperhitungkan kesiapan sejumlah sektor pendukung yang pengelolaannya dilakukan oleh instansi di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ). Perlu kolaborasi yang kuat antarinstansi untuk mewujudkan hal tersebut.

"Tujuh program prioritas pendidikan dari Kemendikbud sebagian besar sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ditangani oleh kementerian di luar Kemendikbud," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Minggu (6/9/2020). (Baca juga: Wajib Melek Huruf, 4 Langkah Kemendikbud Berantas Buta Aksara )

Menurut Lestari yang akrab disapa Rerie ini, tujuh program prioritas pendidikan itu terkait pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, serta pemajuan budaya dan bahasa.

Menurut Rerie, misalnya terkait program digitalisasi sekolah. Di tengah masih terbatasnya jaringan internet di Tanah Air, merealisasikan program digitalisasi sekolah perlu perencanaan yang matang dan kerja sama antarinstansi yang kuat antara lain dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang menangani infrastruktur komunikasi atau telekomunikasi.



"Kemendikbud harus tuntas dalam mempersiapkan program digitalisasi sekolah. Jangan sampai program prioritas ini menjadi program yang terbengkalai karena infrastrukturnya belum siap," ujar legislator Partai NasDem itu. (Baca juga: COVID-19 Terus Meningkat, DPR Minta Kemendikbud Waspadai Klaster Pendidikan )

Realisasi digitalisasi sekolah, jelas Rerie, perlu pelaksanaan program yang serentak dan paralel dengan sejumlah program dari institusi di luar Kemendikbud. Persiapan sumber daya manusia dengan skill yang memadai dan ketersediaan perangkat gawai yang tepat, menurut Rerie, juga perlu dipersiapkan agar digitalisasi sekolah tidak hanya gagah sebagai program saja, tetapi gagap dalam realisasinya.

Demikian juga dengan revitalisasi pendidikan vokasi yang sangat memerlukan updating kebutuhan pasar kerja yang ada di dunia industri. "Kerja sama yang erat dengan para pelaku industri atau asosiasi industri sangat diperlukan agar antara kebutuhan dan pasokan SDM yang berkualitas bisa sesuai," ujar Rerie

Jadi, tegas Rerie, secara umum pelaksanaan program prioritas pendidikan tidak hanya mengalokasikan anggaran semata. Lebih dari itu, ujarnya, harus tercipta kolaborasi yang harmoni antarkementerian, dunia bisnis, dan para pemangku kepentingan lainnya agar program prioritas benar-benar diprioritaskan dalam merealisasikannya.

"Jangan sampai program prioritas malah membuat frustrasi dalam mewujudkannya, karena tak kunjung terealisasi," pungkas Rerie.