Pantau Ketat SPMB 2025, Kemendikdasmen Gandeng Polri, KPK, dan Ombudsman RI
Rabu, 11 Juni 2025 - 16:53 WIB
“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Wamen Atip, melalui siaran pers, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Atip menyatakan bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.
“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar. Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya menyampaikan berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya yang menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.
Di antaranya adalah:
1) indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi;
2) pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah;
3) kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan
4) keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.
Lebih lanjut, Atip menyatakan bahwa forum bersama ini merupakan bentuk komitmen kolektif dari Kemendikdasmen dan seluruh pemangku kebijakan untuk memastikan proses SPMB berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi.
“Kita menegaskan dan meneguhkan, bahwa untuk menjamin filosofi dasar dari SPMB yang berkeadilan dan transparan, maka prosesnya pun harus dijalankan dengan benar. Keadilan terletak pada proses yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, dalam laporannya menyampaikan berbagai temuan dari pelaksanaan penerimaan murid baru sebelumnya yang menjadi catatan penting dalam sistem baru ini.
Di antaranya adalah:
1) indikasi jual-beli kursi melalui jalur afirmasi, mutasi dan prestasi;
2) pemalsuan dokumen domisili yang merugikan murid di sekitar sekolah;
3) kurangnya sistem verifikasi lintas sektor antara data pendidikan, sosial, dan kependudukan
4) keterbatasan kanal pengaduan dan respon yang lambat terhadap laporan masyarakat.
Lihat Juga :