Kemendikbud Danai Program 'Belajar di Luar Kampus' Rp350 Miliar
Minggu, 15 November 2020 - 09:37 WIB
Sesdirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Paristiyanti Nurwardani. Foto/SINDOnews/Neneng Zubaidah
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan Rp350 miliar untuk program ' Belajar di Luar Kampus ' yang menjadi salah satu kebijakan Kampus Merdeka. Melalui program ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih mata kuliah yang akan diambil sejak semester pertama.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pengalaman belajar di luar kampus itu Kemendikbud rancang agar mahasiswa mempunyai proses pendidikan Tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan calon tempat kerjanya. (Baca juga: Platform Kedaireka akan Bangun Kemitraan Kampus-DUDI )
Dia menjelaskan, melalui kebijakan inilah maka sekarang mahasiswa dari semester pertama harus mulai dibimbing oleh dosen walinya. Bahwa nanti bisa ditentukan setelah mahasiswa lulus perkuliahan selama 144 SKS itu ingin menjadi apa.
"Misalkan ingin menjadi data analis pertanian di Jepang. Itu boleh banget. Malah itu sudah spesifik. Jadi 144 itu harus didesain. Maka jika ingin jadi data analis di Jepang maka di 144 itu harus ada berapa SKS belajar bahasa Jepang," katanya pada FGD Strategi Publikasi Kegiatan Peluncuran Akbar Platform Kedai Reka, Sabtu (14/11).
Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) Pendidikan Tinggi Kemendikbud Paristiyanti Nurwardani mengatakan, pengalaman belajar di luar kampus itu Kemendikbud rancang agar mahasiswa mempunyai proses pendidikan Tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan calon tempat kerjanya. (Baca juga: Platform Kedaireka akan Bangun Kemitraan Kampus-DUDI )
Dia menjelaskan, melalui kebijakan inilah maka sekarang mahasiswa dari semester pertama harus mulai dibimbing oleh dosen walinya. Bahwa nanti bisa ditentukan setelah mahasiswa lulus perkuliahan selama 144 SKS itu ingin menjadi apa.
"Misalkan ingin menjadi data analis pertanian di Jepang. Itu boleh banget. Malah itu sudah spesifik. Jadi 144 itu harus didesain. Maka jika ingin jadi data analis di Jepang maka di 144 itu harus ada berapa SKS belajar bahasa Jepang," katanya pada FGD Strategi Publikasi Kegiatan Peluncuran Akbar Platform Kedai Reka, Sabtu (14/11).
Lihat Juga :