DPR Minta Kemendikbud Evaluasi Rencana Sekolah Tatap Muka di Awal 2021
Kamis, 24 Desember 2020 - 07:30 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Jelang akhir tahun, lonjakan kasus Covid-19 belum juga menunjukkan tanda bakal menurun. Tercatat sampai saat ini, angka konfirmasi Covid-19 sudah tembus 671 ribu kasus.
Seiring perkembangan itu, kekhawatiran muncul di kalangan publik lantaran rencana sekolah tatap muka yang mulai dibuka lagi pada Januari 2021. Kebijakan itu mengacu pada mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada 21 November lalu. Kegiatan belajar itu bisa dimulai secara nasional atau tak terbatas zona seperti yang selama ini diterapkan. (Baca juga: Khawatir, Sekolah Tatap Muka Awal Januari Butuh Kajian Cermat )
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memandang pemberlakuan kebijakan itu harus bergantung terhadap kondisi yang terjadi setiap hari. Bila laju penyebarannya masih tinggi, ia menganjurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar meninjau kembali rencana pembelajaran tatap muka.
“Kalau melihat kondisi day by day hari ini kemungkinan besar masih tinggi penyebarannya, pengawasannya susah, tentu kita harus evaluasi kembali. Saran kami, secara nasional, evaluasi satu bulan ke depan ini setelah Tahun Baru ini, karena kita belum tahu apa yang terjadi,” kata Dede kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020).
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa orang tua tetap menjadi pintu terakhir yang menjadi penentu terhadap keputusan pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena itu, Komisi X berencana mengingatkan kembali Kemendikbud untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut atau menunggu perkembangan selama satu bulan kedepan. (Baca juga: Kemendikbud: Kewenangan Pembukaan Sekolah Tatap Muka Diberikan ke Daerah )
“Jangan memaksakan sesuatu yang akan berdampak atau berisiko besar. Apalagi dampak vaksin juga kita belum tahu seperti apa. Evaluasi hasil vaksin pun juga belum tahu,” usulnya.
Kendati demikian, pengecualian bisa terjadi. Dede menilai, jika vaksin sudah berhasil menurunkan angka sekian persen dan antigen sudah bisa disebarkan, maka tidak ada salahnya untuk kembali membahas penerapan sekolah tatap muka.
Di sisi lain, mantan aktor film itu mendorong agar pemerintah daerah tetap melakukan monitoring secara ketat dan mendata sekolah mana saja yang sudah siap tatap muka. Sebab, beberapa sekolah negeri maupun swasta yang pernah dikunjunginya sudah siap melakukan belajar tatap muka dan dilengkapi sarana prasarana protokol kesehatan yang memadai.
“Untuk sekolah yang memang enggak punya kesiapan, enggak mampu membuat sarana prasarana, ya mendingan virtual aja dulu. Kalau ada yang bener siap dengan segala konsekuensi, mereka jalan. Makanya controlling menjadi sangat penting sekali,” tegasnya.
Seiring perkembangan itu, kekhawatiran muncul di kalangan publik lantaran rencana sekolah tatap muka yang mulai dibuka lagi pada Januari 2021. Kebijakan itu mengacu pada mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri pada 21 November lalu. Kegiatan belajar itu bisa dimulai secara nasional atau tak terbatas zona seperti yang selama ini diterapkan. (Baca juga: Khawatir, Sekolah Tatap Muka Awal Januari Butuh Kajian Cermat )
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memandang pemberlakuan kebijakan itu harus bergantung terhadap kondisi yang terjadi setiap hari. Bila laju penyebarannya masih tinggi, ia menganjurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar meninjau kembali rencana pembelajaran tatap muka.
“Kalau melihat kondisi day by day hari ini kemungkinan besar masih tinggi penyebarannya, pengawasannya susah, tentu kita harus evaluasi kembali. Saran kami, secara nasional, evaluasi satu bulan ke depan ini setelah Tahun Baru ini, karena kita belum tahu apa yang terjadi,” kata Dede kepada SINDOnews, Rabu (23/12/2020).
Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa orang tua tetap menjadi pintu terakhir yang menjadi penentu terhadap keputusan pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena itu, Komisi X berencana mengingatkan kembali Kemendikbud untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut atau menunggu perkembangan selama satu bulan kedepan. (Baca juga: Kemendikbud: Kewenangan Pembukaan Sekolah Tatap Muka Diberikan ke Daerah )
“Jangan memaksakan sesuatu yang akan berdampak atau berisiko besar. Apalagi dampak vaksin juga kita belum tahu seperti apa. Evaluasi hasil vaksin pun juga belum tahu,” usulnya.
Kendati demikian, pengecualian bisa terjadi. Dede menilai, jika vaksin sudah berhasil menurunkan angka sekian persen dan antigen sudah bisa disebarkan, maka tidak ada salahnya untuk kembali membahas penerapan sekolah tatap muka.
Di sisi lain, mantan aktor film itu mendorong agar pemerintah daerah tetap melakukan monitoring secara ketat dan mendata sekolah mana saja yang sudah siap tatap muka. Sebab, beberapa sekolah negeri maupun swasta yang pernah dikunjunginya sudah siap melakukan belajar tatap muka dan dilengkapi sarana prasarana protokol kesehatan yang memadai.
“Untuk sekolah yang memang enggak punya kesiapan, enggak mampu membuat sarana prasarana, ya mendingan virtual aja dulu. Kalau ada yang bener siap dengan segala konsekuensi, mereka jalan. Makanya controlling menjadi sangat penting sekali,” tegasnya.
(mpw)
tulis komentar anda