FSGI Minta Pemerintah Tidak Buru-Buru Mengaktifkan Belajar di Sekolah
Senin, 18 Mei 2020 - 14:06 WIB
JAKARTA - Rencana pemerintah membuka sekolah pada Juli nanti menuai pro dan kontra di masyarakat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pemerintah tidak terburu-buru mengaktifkan kembali sekolah walaupun itu di zona hijau alias tidak ada kasus Covid-19 .
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan, pihaknya setuju tahun ajaran baru tetap berjalan seperti biasa pada bulan Juli. FSGI menolak wacana pergeseran tahun ajaran baru ke Januari 2021. "Itu sama saja membunuh pelan-pelan sekolah swasta. Siapa yang mau gaji guru selama enam bulan ke depan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (18/5/2020).
Satriwan meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki terlebih dulu komunikasi, koordinasi, dan pendataan mengenai jumlah kasus positif Covid-19. FSGI melihat selama ini komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan baik, misal dalam pembagian bantuan sosial, mudik, dan pelonggaran aktivitas masyarakat.
"Kami khawatir siswa menjadi korban. Misalnya, sudah ditetapkan wilayah Jakarta Barat sebagai zona hijau. Sudah masuk tahu-tahu ada yang positif, ini mau diliburkan lagi? Jadi datanya harus betul-betul valid dan mengutamakan keselamatan siswa," terang Satriwan. ( ).
FSGI mengusulkan agar masa awal tahun ajaran baru polanya tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama setengah atau satu semester. Masuk atau tidaknya guru dan siswa-siswi ke sekolah itu menunggu kurva Covid-19 menurun drastis.
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 17 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 17.514 orang. Beberapa provinsi besar dan episentrum masih fluktuatif, misal DKI Jakarta itu pernah kasus positifnya di bawah 100 orang per hari. Namun, dua hari terakhir, 16 dan 17 Mei 2020, jumlah kasus positif 107 dan 132 orang.
"Lebih baik diundur masuknya. Juli tahun ajaran baru tapi PJJ sampai September atau Oktober supaya aman. Kurva Covid-19 belum klimaks, tunggu landai. Ini kita enggak tahu kapan klimaksnya," tutur Satriwan. ( ).
FSGI mengaku bingung juga dengan silang pendapat dan perdebatan mengenai kebijakan pembukaan sekolah ini. Wacana ini awalnya dilempar Plt Dirjen Puad dan Dikdasmen Hamid Muhammad yang menyatakan sekolah akan dibuka Juli 2020. Namun, pernyataan itu diralat oleh Istana dan menyebut pembukaan itu wewenang dari Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan akan membuka sekolah pada 11 Juli. "Hal seperti ini saja mereka tidak koordinasi," pungkasnya.
Wasekjen FSGI Satriwan Salim mengatakan, pihaknya setuju tahun ajaran baru tetap berjalan seperti biasa pada bulan Juli. FSGI menolak wacana pergeseran tahun ajaran baru ke Januari 2021. "Itu sama saja membunuh pelan-pelan sekolah swasta. Siapa yang mau gaji guru selama enam bulan ke depan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Senin (18/5/2020).
Satriwan meminta pemerintah pusat dan daerah memperbaiki terlebih dulu komunikasi, koordinasi, dan pendataan mengenai jumlah kasus positif Covid-19. FSGI melihat selama ini komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan baik, misal dalam pembagian bantuan sosial, mudik, dan pelonggaran aktivitas masyarakat.
"Kami khawatir siswa menjadi korban. Misalnya, sudah ditetapkan wilayah Jakarta Barat sebagai zona hijau. Sudah masuk tahu-tahu ada yang positif, ini mau diliburkan lagi? Jadi datanya harus betul-betul valid dan mengutamakan keselamatan siswa," terang Satriwan. ( ).
FSGI mengusulkan agar masa awal tahun ajaran baru polanya tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama setengah atau satu semester. Masuk atau tidaknya guru dan siswa-siswi ke sekolah itu menunggu kurva Covid-19 menurun drastis.
Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 17 Mei 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 17.514 orang. Beberapa provinsi besar dan episentrum masih fluktuatif, misal DKI Jakarta itu pernah kasus positifnya di bawah 100 orang per hari. Namun, dua hari terakhir, 16 dan 17 Mei 2020, jumlah kasus positif 107 dan 132 orang.
"Lebih baik diundur masuknya. Juli tahun ajaran baru tapi PJJ sampai September atau Oktober supaya aman. Kurva Covid-19 belum klimaks, tunggu landai. Ini kita enggak tahu kapan klimaksnya," tutur Satriwan. ( ).
FSGI mengaku bingung juga dengan silang pendapat dan perdebatan mengenai kebijakan pembukaan sekolah ini. Wacana ini awalnya dilempar Plt Dirjen Puad dan Dikdasmen Hamid Muhammad yang menyatakan sekolah akan dibuka Juli 2020. Namun, pernyataan itu diralat oleh Istana dan menyebut pembukaan itu wewenang dari Presiden Joko Widodo.
Baru-baru ini, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan akan membuka sekolah pada 11 Juli. "Hal seperti ini saja mereka tidak koordinasi," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
tulis komentar anda