Usulan Pemda untuk Memenuhi Kuota Guru P3K Belum Optimal
Kamis, 25 Februari 2021 - 07:35 WIB
Kuota 1 juta guru P3K tahun ini belum terpenuhi karena usulan daerah belum optimal. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan tidak maksimalnya usulan formasi calon guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dari daerah-daerah. Padahal, ada kuota 1 juta guru pada 2021.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memprediksi Indonesia membutuhkan 1,3 juga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) hingga 2024. Selama ini, komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri itu 60 persen ASN dan 40 persen honorer.
Dia mengungkapkan hingga Februari ini, kuota guru P3K yang diusulkan pemerintah daerah (pemda tidak sampai 1 juta. Berdasarkan info yang diterima oleh Perhimpunan Guru, hanya ada 600 ribu usulan.
“Padahal kebutuhannya 1 juta. Itu juga belum ada jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (25/2/2021).
(Baca: Guru Mulai Divaksin, KPAI: Pembukaan Sekolah Harus dengan Persiapan Ketat)
Perhimpunan Guru menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Agama (Kemenag), Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum optimal berkoordinasi dengan pemda-pemda.
Satriwan menduga faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru P3K adalah informasi yang tak utuh mengenai skema gaji dan tunjangan. Pemda diduga masih bertanya-tanya apakah itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), transfer pusat ke daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Termasuk buruknya manajemen guru P3K dari pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019. Jumlahnya mencapai 34.954 guru P3K yang masih bermasalah hingga 2021,” tuturnya.
(Baca: Jelang Bupati Lengser, 348 Pegawai P3K di Lamongan Belum Terima SK dan SPMT)
Satriwan mengungkapkan para guru honorer sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab, minimnya usulan formasi guru P3K dari pemda ke pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi P3K.
"Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin "hopeless" sekarang. Tidak adanya afirmasi kepada mereka dari Kemdikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K," pungkasnya.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memprediksi Indonesia membutuhkan 1,3 juga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) hingga 2024. Selama ini, komposisi guru yang mengajar di sekolah negeri itu 60 persen ASN dan 40 persen honorer.
Dia mengungkapkan hingga Februari ini, kuota guru P3K yang diusulkan pemerintah daerah (pemda tidak sampai 1 juta. Berdasarkan info yang diterima oleh Perhimpunan Guru, hanya ada 600 ribu usulan.
“Padahal kebutuhannya 1 juta. Itu juga belum ada jaminan mereka akan lolos tes semua nantinya. Darurat guru ASN makin di depan mata jika faktanya terus begini,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Kamis (25/2/2021).
(Baca: Guru Mulai Divaksin, KPAI: Pembukaan Sekolah Harus dengan Persiapan Ketat)
Perhimpunan Guru menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Agama (Kemenag), Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum optimal berkoordinasi dengan pemda-pemda.
Satriwan menduga faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru P3K adalah informasi yang tak utuh mengenai skema gaji dan tunjangan. Pemda diduga masih bertanya-tanya apakah itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), transfer pusat ke daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Termasuk buruknya manajemen guru P3K dari pusat yang sudah lolos seleksi tahap pertama pada 2019. Jumlahnya mencapai 34.954 guru P3K yang masih bermasalah hingga 2021,” tuturnya.
(Baca: Jelang Bupati Lengser, 348 Pegawai P3K di Lamongan Belum Terima SK dan SPMT)
Satriwan mengungkapkan para guru honorer sangat kecewa dengan kenyataan ini. Sebab, minimnya usulan formasi guru P3K dari pemda ke pusat justru akan semakin memperkecil peluang mereka untuk ikut seleksi P3K.
"Apalagi para guru honorer senior (usia 35+), mereka makin "hopeless" sekarang. Tidak adanya afirmasi kepada mereka dari Kemdikbud dan BKN dalam seleksi Guru P3K," pungkasnya.
(muh)
tulis komentar anda