Ketua Komisi X : Tunda Pengumuman Hasil Seleksi Tahap I PPPK Guru Honorer
Kamis, 23 September 2021 - 11:25 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Dok SINDONEWS
JAKARTA - Munculnya berbagai masalah dalam seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejuta guru banyak dikeluhkan guru honorer di seluruh tanah air. Pengumuman seleksi tahap I pun diminta untuk ditunda untuk memastikan adanya penambahan afirmasi bagi guru honorer senior.
“Kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer tahap I hari Jumat (24/9/2021) besok baiknya ditunda hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Huda menjelaskan seleksi PPPK tahap I untuk sejuta guru honorer memunculkan berbagai masalah yang diprotes oleh mayoritas guru di tanah air. Berbagai permasalahan tersebut di antaranya terjadi kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. “Kondisi ini berakibatbanyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya.( Baca Juga :Seleksi PPPK untuk Guru Honorer Tak Cerminkan Langkah Afirmatif)
Permasalahan kedua, kata Huda tidak selarasnya kisi-kisi dari Kemendikbud Ristek RI untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan. Akibatnya, persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti. “Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek untuk bahan Latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK. Akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir saja,” katanya.
Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah soal 100 dengan durasi waktu 120 menit, lanjut Huda juga sangat jauh dari kata proporsional. Terutama untuk soal-soal dengan pendekatan HOTS (high order thinking skills), yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran. “Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” katanya .(Baca Juga :Dianggap Tak Adil, P2G Harap Ada Tambahan Afirmasi untuk Gu ru Honorer)
Politikus PKB ini menegaskan berbagai kesulitan tersebut menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya mereka pesemistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK. “Kami berharap kesulitan-kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbud Ristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini. Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I ini,” tegasnya.
Huda mengingatkan jika seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini merupakan tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di tanah air. Prinsip ini harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer. “Kami tidak akan Lelah untuk terus menyuarakan dan melakukan pendampingan bagi para guru honorer untuk mendapatkan perlakukan layak dari negara,” pungkasnya.
“Kami meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer tahap I hari Jumat (24/9/2021) besok baiknya ditunda hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Huda menjelaskan seleksi PPPK tahap I untuk sejuta guru honorer memunculkan berbagai masalah yang diprotes oleh mayoritas guru di tanah air. Berbagai permasalahan tersebut di antaranya terjadi kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. “Kondisi ini berakibatbanyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya.( Baca Juga :Seleksi PPPK untuk Guru Honorer Tak Cerminkan Langkah Afirmatif)
Permasalahan kedua, kata Huda tidak selarasnya kisi-kisi dari Kemendikbud Ristek RI untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan. Akibatnya, persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti. “Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek untuk bahan Latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK. Akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir saja,” katanya.
Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah soal 100 dengan durasi waktu 120 menit, lanjut Huda juga sangat jauh dari kata proporsional. Terutama untuk soal-soal dengan pendekatan HOTS (high order thinking skills), yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran. “Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” katanya .(Baca Juga :Dianggap Tak Adil, P2G Harap Ada Tambahan Afirmasi untuk Gu ru Honorer)
Politikus PKB ini menegaskan berbagai kesulitan tersebut menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya mereka pesemistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK. “Kami berharap kesulitan-kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbud Ristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini. Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I ini,” tegasnya.
Huda mengingatkan jika seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini merupakan tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di tanah air. Prinsip ini harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer. “Kami tidak akan Lelah untuk terus menyuarakan dan melakukan pendampingan bagi para guru honorer untuk mendapatkan perlakukan layak dari negara,” pungkasnya.
(war)
tulis komentar anda