Daerah Masih Sulit Penuhi Amanat 20% Anggaran Pendidikan
Jum'at, 26 Juni 2020 - 09:40 WIB
Indra mengungkapkan banyak ruang kelas yang mengalami rusak berat. Kerusakan paling banyak terjadi di tingkat SD, menyusul SMP dan SMA. Infrastruktur ini memang masalah besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam tiga bulan terakhir, sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) menunjukan betapa terseok-seoknya infrastruktur digital untuk pendidikan.
Banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan saluran komunikasi. Selain itu, banyak siswa dan guru yang tak memiliki gawai, serta kesulitan untuk mendapatkan sinyal dan membeli kuota. "Ini tantangan berat untuk membangun SDM unggul," ucap Indra.(Baca juga: Gerindra: Anggaran Tinggi Bukan Jaminan Pendidikan Semakin Berkualitas )
Pemerintah daerah (pemda) pun terseok-seok memenuhi kuota anggaran 20% untuk sektor pendidikan. Pada 2016 hanya 5% daerah yang bisa memenuhi itu. Pada 2017-2018 hanya 1% daerah yang bisa mematok anggaran 20% di APBD-nya.
Tahun lalu, naik kembali jumlah daerahnya mencapai 5% yang telah menjalankan amanat konstitusi itu. "Ada beberapa daerah yang minus. Tidak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pendidikan sama sekali. Bahkan, menambah dari milik pusat," katanya.
Banyak daerah yang belum terjangkau jaringan internet dan saluran komunikasi. Selain itu, banyak siswa dan guru yang tak memiliki gawai, serta kesulitan untuk mendapatkan sinyal dan membeli kuota. "Ini tantangan berat untuk membangun SDM unggul," ucap Indra.(Baca juga: Gerindra: Anggaran Tinggi Bukan Jaminan Pendidikan Semakin Berkualitas )
Pemerintah daerah (pemda) pun terseok-seok memenuhi kuota anggaran 20% untuk sektor pendidikan. Pada 2016 hanya 5% daerah yang bisa memenuhi itu. Pada 2017-2018 hanya 1% daerah yang bisa mematok anggaran 20% di APBD-nya.
Tahun lalu, naik kembali jumlah daerahnya mencapai 5% yang telah menjalankan amanat konstitusi itu. "Ada beberapa daerah yang minus. Tidak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pendidikan sama sekali. Bahkan, menambah dari milik pusat," katanya.
(abd)
Lihat Juga :