Jabar Gulirkan Program Sekolah Gratis di 25 SMA/SMK Swasta, Ini Syarat dan Cara Daftar
Minggu, 17 Juli 2022 - 14:09 WIB
Pemprov Jabar menggulirkan program sekolah gratis di 25 SMA/SMK swasta di Jabar. Foto/Dok/SINDOnews
BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan ( Disdik ) Jabar menggulirkan sekolah gratis di 25 SMA/SMK swasta di Kota Bandung dan Cimahi.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, upaya tersebut sebagai bagian program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu. Adapun rencana kuota SMA/SMK swasta gratis untuk di Kota Bandung dan Cimahi sebanyak 809 siswa.
Baca juga: ITB Luncurkan Beasiswa Program Dukungan Daerah 3T, Bebas Biaya 100 Persen
"Per hari ini dari seluruh data sekolah yang swasta, khusus untuk wilayah kota besar Bandung dan Cimahi itu sudah masuk sekitar 25 sekolah dengan jumlah total 809 kuota yang mereka siap untuk menggratiskan keluarga tidak mampu," tutur Dedi, Sabtu (16/7/2022).
Menurut Dedi, Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu sengaja digulirkan menyusul meningkatnya data keluarga tidak mampu akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, jumlah SMA/SMK/SLB negeri cenderung lebih sedikit disandingkan sekolah swasta di Jabar. Di Jabar, kata Dedi, hanya memiliki 848 sekolah negeri dan 4.115 sekolah swasta.
Baca juga: Kisah Inspiratif, Mahasiswi IAIN Kediri Berhasil Lolos Global UGRAD ke Amerika
"Kita sudah melakukan imbauan dari jauh-jauh hari, sejak Februari 2022 kita lakukan bagaimana sekolah swasta untuk turut menggratiskan bagi keluarga tidak mampu," katanya.
Dedi memastikan, meskipun gratis, namun mutu pendidikan tetap menjadi hal yang sangat penting. Mutu pendidikan dasar itu sudah dihitung, baik dari dana BOS, BPMU Pemprov Jabar, termasuk dari program KETM.
Lebih lanjut Dedi mengatakan, pihaknya telah memberikan dukungan anggaran BPMU sekitar Rp900 miliar untuk sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta, juga juga mendapatkan tambahan bantuan sekitar Rp2 juta per siswa.
"Kita juga sudah menitipkan ke sebagian sekolah dan yayasan jika ada yang dilakukan di sekolah tersebut, justru yang terjadi adalah saling gotong royong. Jadi sumbangsih dari siswa yang mampu itu akan mensubsidi sumbangan bagi yang tidak mampu," tuturnya.
Dedi menjelaskan, adapun syarat bagi siswa agar dapat mengakses pendidikan gratis di 25 sekolah swasta itu, yakni hanya dengan menunjukan akta kelahiran dan data DTKS.
"Kalaupun tidak ada DTKS, maka berita acara hasil musyawarah di desa atau kelurahan itu akan menjadi bukti bahwa berasal dari keluarga tidak mampu," terangnya.
Bukan tidak mungkin, lanjut dia, ke depan, akan bertambah jumlah sekolah swasta yang mengikuti program ini. Dia berharap, ke depan, seluruh warga Jabar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/SLB tanpa terhalang oleh mampu maupun tidak mampu.
Kepala Disdik Jabar, Dedi Supandi mengatakan, upaya tersebut sebagai bagian program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu. Adapun rencana kuota SMA/SMK swasta gratis untuk di Kota Bandung dan Cimahi sebanyak 809 siswa.
Baca juga: ITB Luncurkan Beasiswa Program Dukungan Daerah 3T, Bebas Biaya 100 Persen
"Per hari ini dari seluruh data sekolah yang swasta, khusus untuk wilayah kota besar Bandung dan Cimahi itu sudah masuk sekitar 25 sekolah dengan jumlah total 809 kuota yang mereka siap untuk menggratiskan keluarga tidak mampu," tutur Dedi, Sabtu (16/7/2022).
Menurut Dedi, Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu sengaja digulirkan menyusul meningkatnya data keluarga tidak mampu akibat pandemi Covid-19.
Selain itu, jumlah SMA/SMK/SLB negeri cenderung lebih sedikit disandingkan sekolah swasta di Jabar. Di Jabar, kata Dedi, hanya memiliki 848 sekolah negeri dan 4.115 sekolah swasta.
Baca juga: Kisah Inspiratif, Mahasiswi IAIN Kediri Berhasil Lolos Global UGRAD ke Amerika
"Kita sudah melakukan imbauan dari jauh-jauh hari, sejak Februari 2022 kita lakukan bagaimana sekolah swasta untuk turut menggratiskan bagi keluarga tidak mampu," katanya.
Dedi memastikan, meskipun gratis, namun mutu pendidikan tetap menjadi hal yang sangat penting. Mutu pendidikan dasar itu sudah dihitung, baik dari dana BOS, BPMU Pemprov Jabar, termasuk dari program KETM.
Lebih lanjut Dedi mengatakan, pihaknya telah memberikan dukungan anggaran BPMU sekitar Rp900 miliar untuk sekolah swasta. Untuk keluarga tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta, juga juga mendapatkan tambahan bantuan sekitar Rp2 juta per siswa.
"Kita juga sudah menitipkan ke sebagian sekolah dan yayasan jika ada yang dilakukan di sekolah tersebut, justru yang terjadi adalah saling gotong royong. Jadi sumbangsih dari siswa yang mampu itu akan mensubsidi sumbangan bagi yang tidak mampu," tuturnya.
Dedi menjelaskan, adapun syarat bagi siswa agar dapat mengakses pendidikan gratis di 25 sekolah swasta itu, yakni hanya dengan menunjukan akta kelahiran dan data DTKS.
"Kalaupun tidak ada DTKS, maka berita acara hasil musyawarah di desa atau kelurahan itu akan menjadi bukti bahwa berasal dari keluarga tidak mampu," terangnya.
Bukan tidak mungkin, lanjut dia, ke depan, akan bertambah jumlah sekolah swasta yang mengikuti program ini. Dia berharap, ke depan, seluruh warga Jabar dapat melanjutkan sekolah ke jenjang SMA/SMK/SLB tanpa terhalang oleh mampu maupun tidak mampu.
Lihat Juga :