Implementasi Kampus Merdeka Terkendala, Pengelola Prodi Berbagi Strategi
Jum'at, 28 Oktober 2022 - 14:57 WIB
ASPIKOM Jabodetabek menggelar Musyawarah Wilayah V di Universitas Esa Unggul dengan peluncuran buku dan pemilihan ketua baru ASPIKOM. Foto/Istimewa.
JAKARTA - Kemendikbudristek mendorong semua kampus untuk menerapkan kebijakan MBKM untuk meningkatkan kualitas lulusan. Namun pada praktiknya, implementasi MBKM memang tidak mudah.
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengandung empat pokok kebijakan utama ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang andal dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Adapun kebijakan tersebut terdiri dari otonomi pembukaan program studi baru dengan syarat tertentu, sistem reakreditasi, kemudahan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Baca juga: Mahasiswa IPB University Dapat Insight dari 2 Alumni Sukses
Sejak diluncurkan pada awal 2020 oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, sebagian besar perguruan tinggi mengaku menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perguruan tinggi dari berbagai rumpun studi pun menyiapkan berbagai strategi, termasuk di antaranya program studi rumpun ilmu komunikasi wilayah Jabodetabek.
Strategi implementasi tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah rangkaian tiga buku bunga rampai dengan tema ‘Merangkul Ragam Capaian Akreditasi Unggul di Era 5.0’. Dewi Sad Tanti, yang menjadi salah satu penulis buku ini berkisah mengenai pengalamannya dalam melakukan review kemajuan program terhadap aspek-aspek capaian pembelajaran.
Pengalaman itulah yang kemudian diharapkan bisa dijadikan sebagai modal bagi banyak pihak dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas pendidikan. “Harapan kami, pengalaman itu bisa menjadi insight bagi pengelola program studi untuk mengembangkan metode pembelajaran sekaligus pengembangan kompetensi mahasiswa”, tuturnya, melalui keterangan resmi, Jumat (28/10/2022).
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mengandung empat pokok kebijakan utama ini diharapkan dapat mencetak lulusan yang andal dan relevan dengan kebutuhan saat ini. Adapun kebijakan tersebut terdiri dari otonomi pembukaan program studi baru dengan syarat tertentu, sistem reakreditasi, kemudahan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Baca juga: Mahasiswa IPB University Dapat Insight dari 2 Alumni Sukses
Sejak diluncurkan pada awal 2020 oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, sebagian besar perguruan tinggi mengaku menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perguruan tinggi dari berbagai rumpun studi pun menyiapkan berbagai strategi, termasuk di antaranya program studi rumpun ilmu komunikasi wilayah Jabodetabek.
Strategi implementasi tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah rangkaian tiga buku bunga rampai dengan tema ‘Merangkul Ragam Capaian Akreditasi Unggul di Era 5.0’. Dewi Sad Tanti, yang menjadi salah satu penulis buku ini berkisah mengenai pengalamannya dalam melakukan review kemajuan program terhadap aspek-aspek capaian pembelajaran.
Pengalaman itulah yang kemudian diharapkan bisa dijadikan sebagai modal bagi banyak pihak dalam mengembangkan strategi peningkatan kualitas pendidikan. “Harapan kami, pengalaman itu bisa menjadi insight bagi pengelola program studi untuk mengembangkan metode pembelajaran sekaligus pengembangan kompetensi mahasiswa”, tuturnya, melalui keterangan resmi, Jumat (28/10/2022).
Lihat Juga :