Guru Besar UGM Nilai Mendikbud Tak Kompeten Mengurus Pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 13:35 WIB
Wahyudi beralasan terdapat konteks yang berbeda di Kemendikbud yang kini menangani semua jenjang pendidikan di Indonesia. Selain itu, ide Nadiem yang menghendaki semua kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) dilakukan secara daring tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. (Baca juga: Tepis PJJ Permanen, Kemendikbud Sediakan Platform Teknologi Belajar)
"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah. Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar,” kata Wahyudi.
Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar dengan banyak catatan. Program ini menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat. "Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tegasnya.
Begitu juga dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai dengan 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D-1,D-2, D-3 (1,8%), dan S-1 ke atas (4,11%). ”Terkait dengan hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem,” ucapnya.
Wahyudi juga meragukan Strategi Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70%. "Bagaimana mungkin pada 2019 berada di angka partisipasi 4,11% lalu melompat ke angka 70% hanya dalam empat tahun?" kata Wahyudi.
"Banyak daerah yang belum mempunyai infrastruktur pendidikan yang memadai. Jangan lagi internet, bahkan banyak daerah di Indonesia yang belum teraliri listrik. Hal ini tentu memerlukan segregasi dan segmentasi kebijakan sesuai dengan kenyataan di setiap daerah. Artinya tidak semua jenjang dan daerah dapat dilakukan PBM secara daring karena banyak materi pembelajaran yang memerlukan mentoring pengajar,” kata Wahyudi.
Wahyudi juga menyoroti program Merdeka Belajar dengan banyak catatan. Program ini menurutnya, pada tingkat operasional tidak benar-benar dapat diimplementasikan untuk mewujudkan pembelajaran secara merdeka sesuai dengan visi dan konsep yang dibuat. "Program Merdeka Belajar sejauh ini tampak baru sebatas gimmick," tegasnya.
Begitu juga dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak terlalu meyakinkan. Sampai dengan 2019, SDM Indonesia masih didominasi lulusan SD (32%) dan SMP (22,8%) atau 54% lebih. Berikutnya, lulusan SMA (20,15%), SMK (17,31%), D-1,D-2, D-3 (1,8%), dan S-1 ke atas (4,11%). ”Terkait dengan hal ini tampaknya belum ada terobosan dari Menteri Nadiem,” ucapnya.
Wahyudi juga meragukan Strategi Kemendikbud 2020-2024 yang menjadi bagian program Merdeka Belajar, bahwa angka partisipasi peserta didik di perguruan tinggi dipatok pada angka 70%. "Bagaimana mungkin pada 2019 berada di angka partisipasi 4,11% lalu melompat ke angka 70% hanya dalam empat tahun?" kata Wahyudi.
(cip)
Lihat Juga :