PJJ Tahun Ajaran Baru, Panja PJJ DPR Minta Pemerintah Lakukan 4 Hal

Karena itu, Dede melanjutkan Panja PJJ ini merangkum kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan PJJ. Pertama, relaksasi bantuan operasional sekolah (BOS) yang mana, BOS yang diberikan kepada sekolah bisa dialokasikan untuk PJJ serta, memberikan BOS untuk sekolah swasta selama ini sekolah swasta tidak mendapatkan BOS dan kalau pun ada jumlahnya kecil, BOS swasta ini penting karena sekolah swasta selama ini hidup dari uang sekolah.

Kedua, sambung dia, perlu ada pengembangan pendidikan PJJ khususnya bagi para guru agar mereka mengajar dengan kemampuan yang seimbang di tiap-tiap daerah. Ketiga, harus ada paket gratis yang merupakan hasil dari kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membantu peserta didik melakukan PJJ. Terakhir, pemerintah harus siap infrastruktur PJJ di seluruh Indonesia.

“Keempat poin ini yang sudah kita bahas bersama dan harus dilakukan pemerintah. karena, mau tidak mau sekolah akan dimulai segera. Panja diketuai Ibu Wilujeng (Agustina Wilujeng Pramestuti) PDIP,” imbuh politikus Partai Demokrat itu.

Untuk daerah yang belum siap, dia menambahkan, yang harus dilakukan adalah beradaptasi dengan kondisi baru ini artinya, sekolah tidak memaksakan anak didik untuk dating ke sekolah. Untuk belajarnya bisa lakukan PJJ secara offline. (Baca juga: 4 Kampus di Dunia Paling Sulit Ditembus Calon Mahasiswa)

“Model belajarnya ya otomatis harus menghindari tatap muka, karena tatap muka paling berpeluang terkena COVID-29. Jadi jarak jauh secara offline,” pungkasnya.