Kuliah Umum UMJ Bahas Pentingnya Transformasi Sistem Kesehatan Nasional
loading...
A
A
A
JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta ( UMJ ) menggelar Kuliah Umum bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin. Acara yang juga dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir ini membahas tentang Transformasi Sistem Kesehatan Nasional.
Pada acara yang digagas Asosiasi Pendidikan dan Kedokteran dan Kesejahteraan Muhammadiyah (APKKM) ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menjelaskan mengenai cara pandang Muhammadiyah dalam membangun kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, selama ini apa yang dilakukan Muhammadiyah dapat mendukung proses pembangunan pendidikan dan kesehatan yang semakin akseleratif bagi hajat hidup orang banyak.
Baca juga: Apakah Bisa Kuliah S2-S3 di Universitas Pertahanan? Cek Infonya
Dia mengatakan, tidak mudah bagi Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan sosial keagamaan yang intensif biasanya dilakukan oleh Muhammadiyah.
Sebagai contoh, saat memproses pembangunan rumah sakit di Jayapura dan Sorong. Muhammadiyah diterima di sana karena masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan dan kesehatan.
"Ini merupakan proses transformasi sosial budaya yang membutuhkan back up yang kuat dari berbagai pihak. Langkah ini terus kita ambil karena kita percaya bahwa Tuhan selalu membukakan jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh," katanya pada Kuliah Umum di UMJ, melalui siaran pers, Rabu (22/2/2023).
Kuliah Umum bersama Menteri Kesehatan (Menkes) jadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FK PTMA) untuk lebih peka terhadap isu dan permasalahan dunia pendidikan kedokteran serta mampu mengimplementasikan secara konkret.
Baca juga: 10 Jurusan Saintek dan Soshum Terketat di UNS, Panduan SNBP 2023
Budi menjabarkan enam pilar transformasi yang dilakukan Kemenkes, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Selain layanan kesehatan primer, Menkes mengatakan saat ini ada sekitar 12.000 Puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Ia menilai jumlah tersebut tidak akan mencapai pemerataan pelayanan kesehatan. Ada sejumlah program yang akan dilakukan di antaranya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan.
Pada acara yang digagas Asosiasi Pendidikan dan Kedokteran dan Kesejahteraan Muhammadiyah (APKKM) ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menjelaskan mengenai cara pandang Muhammadiyah dalam membangun kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, selama ini apa yang dilakukan Muhammadiyah dapat mendukung proses pembangunan pendidikan dan kesehatan yang semakin akseleratif bagi hajat hidup orang banyak.
Baca juga: Apakah Bisa Kuliah S2-S3 di Universitas Pertahanan? Cek Infonya
Dia mengatakan, tidak mudah bagi Muhammadiyah untuk memajukan pendidikan dan kesehatan. Pendekatan sosial keagamaan yang intensif biasanya dilakukan oleh Muhammadiyah.
Sebagai contoh, saat memproses pembangunan rumah sakit di Jayapura dan Sorong. Muhammadiyah diterima di sana karena masyarakat merasakan manfaatnya melalui pendidikan dan kesehatan.
"Ini merupakan proses transformasi sosial budaya yang membutuhkan back up yang kuat dari berbagai pihak. Langkah ini terus kita ambil karena kita percaya bahwa Tuhan selalu membukakan jalan bagi orang yang bersungguh-sungguh," katanya pada Kuliah Umum di UMJ, melalui siaran pers, Rabu (22/2/2023).
Kuliah Umum bersama Menteri Kesehatan (Menkes) jadi wadah bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (FK PTMA) untuk lebih peka terhadap isu dan permasalahan dunia pendidikan kedokteran serta mampu mengimplementasikan secara konkret.
Baca juga: 10 Jurusan Saintek dan Soshum Terketat di UNS, Panduan SNBP 2023
Budi menjabarkan enam pilar transformasi yang dilakukan Kemenkes, yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Selain layanan kesehatan primer, Menkes mengatakan saat ini ada sekitar 12.000 Puskesmas yang tersebar di semua wilayah Indonesia. Ia menilai jumlah tersebut tidak akan mencapai pemerataan pelayanan kesehatan. Ada sejumlah program yang akan dilakukan di antaranya menata ulang jaringan fasilitas layanan kesehatan.