Implementasi Kurikulum Merdeka Tarik Minat Ribuan Sekolah di Maluku Utara
loading...
Perwakilan BKHM Kemendikbudristek Seno Hartono (kiri) dan Kepala BPMP Maluku Utara Santoso (kanan). Foto/BKHM.
A
A
A
MALUKU UTARA - Implementasi Kurikulum Merdeka ( IKM ) telah diterapkan di 163 sekolah di di Ternate, Maluku Utara. Terbaru, sekitar 2.000 sekolah tertarik untuk mendaftarkan diri ke salah satu program unggulan Kemendikbudristek tersebut.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku Utara Santoso mengatakan, saat ini sudah ada 163 satuan pendidikan di Maluku Utara yang menerapkan program Kurikulum Merdeka itu.
"163 sekolah ini merupakan angkatan pertama yang dengan keberaniannya melakukan proses transformasi pendidikan di Maluku Utara," kata Santoso, dalam keterangannya di SMAN 4 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (27/4/2023).
Sedangkan di tahun 2023 ini, jelasnya, ada sekitar 2.000 sekolah yang sudah mendaftarkan diri mengikuti jejak 163 sekolah lainnya yang sudah menerapkan implementasi Kurikulum Merdeka di Maluku Utara.
Dia menjelaskan, agar proses penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang baru mendaftar berjalan lancar maka pihaknya bersama Balai Guru Penggerak (BGP) Maluku Utara akan melakukan proses pendampingan dan bimbingan melalui strategi Kenduri Merdeka Belajar.
Baca juga: Ini 20 SMA Terbaik di Jawa Barat Versi LTMPT, Layak Dijadikan Referensi PPDB 2023
"Strategi ini kamu lakukan untuk proses advokasi dan pendampingan dari pemerintah daerah sehingga kebijakan dari Kemendikbudristek bisa diimplementasikan dengan semangat gotong royong," ungkapnya.
Dia menjelaskan, konsep dari kenduri Merdeka Belajar ini adalah memperkuat kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk berperan bersama agar kebijakan dari Kemendikbudristek, seperti Kurikulum Merdeka maupun Sekolah Penggerak bisa berjalan baik di daerahnya.
Santoso menuturkan, meski menemui tantangan geografis namun pihaknya terus mengawal kebijakan maupun program Kemendikbudristek ini mulai dari kabupaten kota bahkan sampai ke daerah perbatasan untuk mempercepat berjalannya kebijakan Kemendikbudristek di kawasan tersebut.
![Implementasi Kurikulum Merdeka Tarik Minat Ribuan Sekolah di Maluku Utara]()
Diskusi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Guru Penggerak di SMA Negeri 4 Ternate. Foto/BKHM.
"Meski menemui tantangan namun kami harapkan mutu pendidikan berkembang baik namun seluruh upayanya harus bermuara ke peserta didik," tutur Santoso.
Sementara Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Maluku Utara Subagiana menjelaskan, melalui bimbingan dari BPMP dan juga peran serta berbagai komunitas pendidikan Kurikulum Merdeka bisa dijalankan di 163 sekolah di Tahun Akademik 2023/2023.
"Daerah kami merupakan daerah kepulauan dan merupakan suatu lompatan luar biasa ada sekitar 2.000 sekolah yang mendaftar di IKM," imbuhnya.
Baca juga: 20 SMK Terbaik di Jateng Versi UTBK 2022, Mana Sekolah Impianmu?
Dia menyatakan, pihaknya memang memiliki keterbatasan baik dalam sarana prasarana dan juga SDM. Oleh karena itu kolaborasi pemerintah daerah dan juga komunitas untuk mendukung IKM dan program Kemendikbudristek lainnya sangat diperlukan.
Sementara Kepala Sekolah SMAN 4 Ternate Kandacong mengatakan, tahun ini sekolah yang dipimpinnya memberanikan diri untuk turut menerapkan implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah.
Dia mengungkapkan, SMAN 4 Ternate pada implementasi Kurikulum 2005 ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara terbatas. Lalu pada Kurikulum 2013 dan program sekolah zonasi, sekolah ini juga menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menerapkannya.
"Dan itu membuat saya tertantang. Perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan, berubah sesuai zaman dan Gen Z saat ini berbeda dengan generasi saya dulu," ucapnya.
Dia menuturkan, sekolahnya menjadi pilot project program presisi dari Ditjen Kebudayaan untuk mengangkat kebudayan-kebudayaan lokal seperti kegiatan membuat sabun dengan aroma cengkeh.
Dia menyampaikan tantangan terbesar dari Kurikulum Merdeka ini adalah banyaknya informasi-informasi hoax yang bermunculan di media sosial. Misalnya adanya Kurikulum Merdeka akan menghilangkan pelajaran agama dan Pancasila.
Selain itu banyak guru yang termakan isu akan terhapusnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) jika sekolahnya berpindah ke Kurikulum Merdeka.
"Ini yang membuat saya tertarik untuk mengejar (informasi) Kurikulum Merdeka ini melalui media
yang disiapkan karena untuk melawan hoax itu ke fakta. Jadi tantangan terberatnya itu adalah melawan isu-isu tentang Kurikulum Merdeka ini sendiri," tandasnya.
Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku Utara Santoso mengatakan, saat ini sudah ada 163 satuan pendidikan di Maluku Utara yang menerapkan program Kurikulum Merdeka itu.
"163 sekolah ini merupakan angkatan pertama yang dengan keberaniannya melakukan proses transformasi pendidikan di Maluku Utara," kata Santoso, dalam keterangannya di SMAN 4 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (27/4/2023).
Sedangkan di tahun 2023 ini, jelasnya, ada sekitar 2.000 sekolah yang sudah mendaftarkan diri mengikuti jejak 163 sekolah lainnya yang sudah menerapkan implementasi Kurikulum Merdeka di Maluku Utara.
Dia menjelaskan, agar proses penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah yang baru mendaftar berjalan lancar maka pihaknya bersama Balai Guru Penggerak (BGP) Maluku Utara akan melakukan proses pendampingan dan bimbingan melalui strategi Kenduri Merdeka Belajar.
Baca juga: Ini 20 SMA Terbaik di Jawa Barat Versi LTMPT, Layak Dijadikan Referensi PPDB 2023
"Strategi ini kamu lakukan untuk proses advokasi dan pendampingan dari pemerintah daerah sehingga kebijakan dari Kemendikbudristek bisa diimplementasikan dengan semangat gotong royong," ungkapnya.
Dia menjelaskan, konsep dari kenduri Merdeka Belajar ini adalah memperkuat kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk berperan bersama agar kebijakan dari Kemendikbudristek, seperti Kurikulum Merdeka maupun Sekolah Penggerak bisa berjalan baik di daerahnya.
Santoso menuturkan, meski menemui tantangan geografis namun pihaknya terus mengawal kebijakan maupun program Kemendikbudristek ini mulai dari kabupaten kota bahkan sampai ke daerah perbatasan untuk mempercepat berjalannya kebijakan Kemendikbudristek di kawasan tersebut.
Diskusi Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Guru Penggerak di SMA Negeri 4 Ternate. Foto/BKHM.
"Meski menemui tantangan namun kami harapkan mutu pendidikan berkembang baik namun seluruh upayanya harus bermuara ke peserta didik," tutur Santoso.
Sementara Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Maluku Utara Subagiana menjelaskan, melalui bimbingan dari BPMP dan juga peran serta berbagai komunitas pendidikan Kurikulum Merdeka bisa dijalankan di 163 sekolah di Tahun Akademik 2023/2023.
"Daerah kami merupakan daerah kepulauan dan merupakan suatu lompatan luar biasa ada sekitar 2.000 sekolah yang mendaftar di IKM," imbuhnya.
Baca juga: 20 SMK Terbaik di Jateng Versi UTBK 2022, Mana Sekolah Impianmu?
Dia menyatakan, pihaknya memang memiliki keterbatasan baik dalam sarana prasarana dan juga SDM. Oleh karena itu kolaborasi pemerintah daerah dan juga komunitas untuk mendukung IKM dan program Kemendikbudristek lainnya sangat diperlukan.
Sementara Kepala Sekolah SMAN 4 Ternate Kandacong mengatakan, tahun ini sekolah yang dipimpinnya memberanikan diri untuk turut menerapkan implementasi Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah.
Dia mengungkapkan, SMAN 4 Ternate pada implementasi Kurikulum 2005 ditunjuk sebagai sekolah penyelenggara terbatas. Lalu pada Kurikulum 2013 dan program sekolah zonasi, sekolah ini juga menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menerapkannya.
"Dan itu membuat saya tertantang. Perubahan kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan, berubah sesuai zaman dan Gen Z saat ini berbeda dengan generasi saya dulu," ucapnya.
Dia menuturkan, sekolahnya menjadi pilot project program presisi dari Ditjen Kebudayaan untuk mengangkat kebudayan-kebudayaan lokal seperti kegiatan membuat sabun dengan aroma cengkeh.
Dia menyampaikan tantangan terbesar dari Kurikulum Merdeka ini adalah banyaknya informasi-informasi hoax yang bermunculan di media sosial. Misalnya adanya Kurikulum Merdeka akan menghilangkan pelajaran agama dan Pancasila.
Selain itu banyak guru yang termakan isu akan terhapusnya Tunjangan Profesi Guru (TPG) jika sekolahnya berpindah ke Kurikulum Merdeka.
"Ini yang membuat saya tertarik untuk mengejar (informasi) Kurikulum Merdeka ini melalui media
yang disiapkan karena untuk melawan hoax itu ke fakta. Jadi tantangan terberatnya itu adalah melawan isu-isu tentang Kurikulum Merdeka ini sendiri," tandasnya.
(nnz)
Explore More