Banyak Kejanggalan, PP IPNU Sesalkan Pola Rekrutmen POP Kemendikbud

JAKARTA - Mundurnya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan adanya hal yang salah di kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu.

"Kejanggalan POP ini kuncinya ada di dua organisasi terbesar tersebut. Kenapa sampai keduanya mundur dari program itu kan? Jadi hal yang serius juga kalau sudah begini," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Aswandi Jailani, Kamis (23/7/2020). (Baca juga: Konsep Dapur Outdoor Makin Tren di Masyarakat)

Kejanggalannya terletak pada pola dan siapa yang direkrut dalam POP. "Yang kita sesalkan pola rekruitment POP ini ada kejanggalan juga pada polanya. Mengingat yang sudah disampaikan PBNU bahwa awalnya ditolak, terus ditarik lagi. Termasuk syarat yang bisa disusulkan," tuturnya.

Selain itu, batas akhir (deadline) rekrutmen dinilai mengada-ada. Hal ini, kata Aswandi, menunjukkan ketidakseriusan Kemendikbud dalam mengurus POP.

"Iya, kalau dilihat dari deadline yang disampaikan PBNU, ditawari 2 hari sebelum deadline tutup. Kita bisa bayangkan keseriusan Kemendikbud bikin atau urus program ini. Seakan-akan program ini program ecek-ecek yang nanti hanya ngabisin anggaran negara," katanya. (Baca juga: Redmi Note 9 versi Up-grade Mau Diguyur Xiaomi dengan Lebih Banyak RAM)

Menurut Aswandi, seharusnya prioritas penerima POP dan dan hasilnya harus ada ukurannya secara jelas. "Saran untuk Kemendikbud ini, penerima dana dan outcome harus jelas, harus sesuai target kerja Kemdikbud. Kalau dari polanya saja tidak memenuhi standar, bagaimana program ini bisa bermanfaat untuk masyarakat negeri ini," pungkas Aswandi.