PJJ Masih Terkendala, Serikat Guru Minta Pemerintah Turun Tangan

Keterbatasan itu membuat pembelajaran dilakukan dengan metode guru yang berkunjung ke rumah siswa. Hanya, metode tersebut dinilai tak efektif lantaran jumlah guru tak memadai jika harus melayani semua siswa tiga angkatan seperti di SMP dan SMA.

Selain itu, waktu mereka juga sangat terbatas. Bahkan, acap kali guru tak bisa berkunjung karena faktor geografis jauhnya rumah siswa di pegunungan yang sulit ditempuh guru. Fakta ini misal terjadi di beberapa kabupaten seperti Konawe Selatan, Bima, Halmahera Selatan, Ngada, Alor, Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Jayawijaya, Keerom, dan lainnya.

Lantaran itu, Satriwan mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama mendata jumlah siswa dan guru yang terkendala selama PJJ, seperti tak memiliki gawai pintar dan tidak punya akses internet. Menurut dia, kebijakan negara sangat segera dibutuhkan untuk mengintervensi kualitas pembelajaran PJJ.

“Jika dibiarkan berlarut-larut, maka disparitas kesenjangan kualitas pembelajaran dan pendidikan kita makin timpang, makin besar antara siswa yang PJJ luring maupun daring. Kewajiban pemerintah memperpendek ketimpangan kualitas pendidikan tersebut,” tandasnya.