Ikuti Langkah NU-Muhammadiyah, PGRI Nyatakan Tak Bergabung di POP
Jum'at, 24 Juli 2020 - 14:28 WIB
loading...
Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PB PGRI menyatakan tidak bergabung dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud . PGRI pun meminta POP ditunda pelaksanaanya dan menilai sebaiknya alokasi dana POP dialihkan untuk membantu sekolah yang mengalami kesulitan belajar di masa pandemi ini.
Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi mengkonfirmasi tidak bergabungnya PB PGRI dari keikutsertaannya dari POP yang dibesut Kemendikbud untuk mendampingi dan melatih guru penggerak itu. “Iya betul,” kata Unifah Rosyidi saat dikonfirmasi, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud )
Dalam surat pernyataan, sikap PB PGRI terkait POP Kemendikbud yang diterima SINDONews, PB PGRI menyatakan di tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan POP yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan guru dan kepala sekolah.
Program ini disambut baik oleh PGRI dan sangat bersungguh-sungguh mengajukan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. "Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record kami dalam memajukan pendidikan utamanya melalui program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan,” kata Unifah di dalam surat itu. (Baca juga: Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak )
Dalam perjalanan waktu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, PB PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis pada 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, pandemi COVID-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka PGRI memandang dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrasturktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini. (Baca juga: Hubungkan Perguruan Tinggi-Industri, Kemendikbud Akan Buat Platform )
Kedua,PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, PGRI berpendapat program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi mengkonfirmasi tidak bergabungnya PB PGRI dari keikutsertaannya dari POP yang dibesut Kemendikbud untuk mendampingi dan melatih guru penggerak itu. “Iya betul,” kata Unifah Rosyidi saat dikonfirmasi, Jumat (24/7/2020). (Baca juga: NU Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud )
Dalam surat pernyataan, sikap PB PGRI terkait POP Kemendikbud yang diterima SINDONews, PB PGRI menyatakan di tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan POP yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan guru dan kepala sekolah.
Program ini disambut baik oleh PGRI dan sangat bersungguh-sungguh mengajukan proposal untuk mengikuti serangkaian seleksi yang sangat ketat. "Kami dengan sungguh-sungguh menyampaikan berbagai dokumen dan track record kami dalam memajukan pendidikan utamanya melalui program peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan,” kata Unifah di dalam surat itu. (Baca juga: Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Mundur dari Organisasi Penggerak )
Dalam perjalanan waktu, dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, PB PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis pada 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, pandemi COVID-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua. Sejalan dengan arahan Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka PGRI memandang dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrasturktur di daerah khususnya di daerah 3 T demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi ini. (Baca juga: Hubungkan Perguruan Tinggi-Industri, Kemendikbud Akan Buat Platform )
Kedua,PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, PGRI berpendapat program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari.
Lihat Juga :
