Marak Pemalsuan Alamat, Jubir Partai Perindo Minta PPDB Sistem Zonasi Terus Dievaluasi
loading...
Juru Bicara Nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti masih banyaknya permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati menyoroti masih banyaknya permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Terbaru, terdapat 155 kasus pemalsuan data kependudukan dalam proses PPDB online di Kota Bogor.
Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- menyebutkan, sistem zonasi harus terus dievaluasi untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus agar proses PPBD dapat berjalan dengan baik supaya tidak ada siswa yang dirugikan dari kebijakan ini.
Dengan adanya kasus tersebut, Ike menyatakan, PPDB sistem zonasi merupakan bukti jika kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.
"Masyarakat masih berlomba-lomba agar anaknya dapat masuk ke sekolah favorit. Padahal, adanya kebijakan sistem zonasi adalah untuk menghapus stigma sekolah favorit di masyarakat," kata Ike, Rabu (12/7/2023).
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap kebijakan sistem zonasi, agar kecurangan-kecurangan yang selama ini terjadi tidak terulang kembali.
Juru Bicara Nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- juga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Mulai dari infrastruktur sekolah hingga kualitas SDM tenaga pendidik.
"Jika semua sekolah memiliki kualitas yang sama, maka stigma sekolah favorit akan hilang secara perlahan," pungkasnya.
Ike Julies Tiati --yang dikenal publik sebagai mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang) itu-- menyebutkan, sistem zonasi harus terus dievaluasi untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan di kemudian hari.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus agar proses PPBD dapat berjalan dengan baik supaya tidak ada siswa yang dirugikan dari kebijakan ini.
Dengan adanya kasus tersebut, Ike menyatakan, PPDB sistem zonasi merupakan bukti jika kualitas pendidikan di Indonesia belum merata.
"Masyarakat masih berlomba-lomba agar anaknya dapat masuk ke sekolah favorit. Padahal, adanya kebijakan sistem zonasi adalah untuk menghapus stigma sekolah favorit di masyarakat," kata Ike, Rabu (12/7/2023).
Politisi Partai Perindo --partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- meminta Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan terhadap kebijakan sistem zonasi, agar kecurangan-kecurangan yang selama ini terjadi tidak terulang kembali.
Juru Bicara Nasional Partai Perindo --partai modern yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu-- juga meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Mulai dari infrastruktur sekolah hingga kualitas SDM tenaga pendidik.
"Jika semua sekolah memiliki kualitas yang sama, maka stigma sekolah favorit akan hilang secara perlahan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
