KPAI Kritisi Rencana Pemerintah Buka Sekolah di Luar Zona Hijau
Selasa, 28 Juli 2020 - 09:51 WIB
loading...
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti mengkritik rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengkritik rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau. Infrastruktur sekolah-sekolah belum siap menghadapi kenormalan baru .
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengungkapkan pihaknya telah melihat 15 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung pada Juni lalu. Hasilnya, hanya satu sekolah yang siap secara infrastruktur untuk melaksanakan kenormalan baru. (Baca juga: 9 Pemimpin Militer Paling 'Berdarah' Sepanjang Sejarah)
KPAI pun melakukan survei kepada para guru di berbagai daerah. Sampai Selasa ini (28/7/2020), survei itu telah diikuti 6.664 guru. Pertanyaan survei ini, antara lain, apakah sanitasi sekolah sesuai standar, berapa wastafel yang dimiliki, sekolah menyediakan sabun cuci tangan dan air, dan protokol kesehatan COVID-19.
“Hasil sementara, hanya sekitar 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews , Selasa (28/7/2020).
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), menurut Retno, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru ini. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu seharusnya mempersiapkan protokol kesehatan.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengungkapkan pihaknya telah melihat 15 sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Jakarta, Bogor, Bekasi, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bandung pada Juni lalu. Hasilnya, hanya satu sekolah yang siap secara infrastruktur untuk melaksanakan kenormalan baru. (Baca juga: 9 Pemimpin Militer Paling 'Berdarah' Sepanjang Sejarah)
KPAI pun melakukan survei kepada para guru di berbagai daerah. Sampai Selasa ini (28/7/2020), survei itu telah diikuti 6.664 guru. Pertanyaan survei ini, antara lain, apakah sanitasi sekolah sesuai standar, berapa wastafel yang dimiliki, sekolah menyediakan sabun cuci tangan dan air, dan protokol kesehatan COVID-19.
“Hasil sementara, hanya sekitar 20 persen sekolah yang siap menghadapi kenormalan baru dari infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews , Selasa (28/7/2020).
Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud), menurut Retno, seharusnya menjadi motor penggerak dalam mempersiapkan kenormalan baru ini. Kementerian pimpinan Nadiem Makarim itu seharusnya mempersiapkan protokol kesehatan.
Lihat Juga :
