Tak Jelas Tata Kelolanya, JPPI Minta Nadiem Hentikan Program POP
loading...
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menilai Program Organisasi Penggerak (POP) Mendikbud NAdiem Makarim tidak jelas tata kelola. Foto/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pengawas Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) tidak jelas tata kelola. Sehingga wajar sejumlah organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mundur dari program itu.
Bahkan, Persatuan Guru RepubIik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi 'penggerak' para guru pun ikut-ikutan mundur dari program tersebut.
3. (Baca juga: Marinir Bawa Pengangkat Jenazah Jenderal TNI Korban G30S/PKI ke RS Al Huda)
"Mas menteri (Nadiem Makarim) ini maunya apa? Mau memperbaiki kualitas pendidikan dan memcerdaskan khidupan bangsa atau komersialisasi dan industrialisasi ala perusahaan-perusahaan besar swasta yang ikut dalam pop ini?" ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Rabu (29/7/2020).
Ubaid menganggap kebijakan POP ini kesalahan sejarah pendidikan di Indonesia. Ia melihat jika pemerintah dalam hal Kemendikbudk ingin memperbaiki kualitas pendidikan maka yang didorong adalah soal data pendidikan, bukan berdasarkan usulan proposal.
Maka itu, ia meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk tak main-main dalam mengelola pendidikan kita. Ia menegaskan, masalah pendidikan bukan perusahaan komersil yang berorientasi pada profit, lebih dari itu pendidikan menyangkut karakteristik generasi bangsa. (Baca juga: 7 Cara Memberi Perhatian pada Pasangan)
"Kita mengimbau mas menteri hentikan POP ini, karena sudah menyimpang dari tujuan pendidikan," tegas Ubaid.
Bahkan, Persatuan Guru RepubIik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi 'penggerak' para guru pun ikut-ikutan mundur dari program tersebut.
3. (Baca juga: Marinir Bawa Pengangkat Jenazah Jenderal TNI Korban G30S/PKI ke RS Al Huda)
"Mas menteri (Nadiem Makarim) ini maunya apa? Mau memperbaiki kualitas pendidikan dan memcerdaskan khidupan bangsa atau komersialisasi dan industrialisasi ala perusahaan-perusahaan besar swasta yang ikut dalam pop ini?" ujar Ubaid saat dihubungi SINDOnews, Rabu (29/7/2020).
Ubaid menganggap kebijakan POP ini kesalahan sejarah pendidikan di Indonesia. Ia melihat jika pemerintah dalam hal Kemendikbudk ingin memperbaiki kualitas pendidikan maka yang didorong adalah soal data pendidikan, bukan berdasarkan usulan proposal.
Maka itu, ia meminta kepada Mendikbud Nadiem Makarim untuk tak main-main dalam mengelola pendidikan kita. Ia menegaskan, masalah pendidikan bukan perusahaan komersil yang berorientasi pada profit, lebih dari itu pendidikan menyangkut karakteristik generasi bangsa. (Baca juga: 7 Cara Memberi Perhatian pada Pasangan)
"Kita mengimbau mas menteri hentikan POP ini, karena sudah menyimpang dari tujuan pendidikan," tegas Ubaid.
Lihat Juga :
(kri)
