Berniat Membuka Lembaga Kursus dan Pelatihan Secara Legal? Simak Syarat dan Aturannya

JAKARTA - Ini prosedur dan cara membuka lembaga kursus dan pelatihan secara legal di Indonesia. Kehadiran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) selama ini telah membantu masyarakat umum menambah ilmu dan keterampilan. Keberadaan LPK menjadi angin segar bagi orang-orang terkendala masalah finansial, tetapi ingin terus belajar.

Lantaran waktu pelatihan dan biayanya lebih terjangkau dari pendidikan formal, LPK tidak hanya dapat ditemukan di kota besar saja, melainkan juga sudah merambah ke berbagai pelosok.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap LPK secara tidak langsung telah mendorong sejumlah pebisnis mendirikan lembaga serupa. Apabila kamu tertarik mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan legal, simak persyaratan dan aturannya berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Membentuk Badan Usaha

Berdasarkan Permendikbud 81 Tahun 2013 Pasal 2, pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok, atau badan hukum, seperti yayasan atau Perseroan Terbatas (PT).

Pada dasarnya, untuk membentuk LPK tidak diwajibkan memilih bentuk badan usaha tertentu. Namun, bagi kamu yang mendirikan LPK dengan tujuan mendapatkan keuntungan, disarankan untuk membentuk PT.

Baca juga: Kemendikbudristek Berikan Izin Arkademi sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan

Hal tersebut dilakukan agar harta pribadi tetap aman sekalipun LPK mengalami kerugian. Ketika membentuk PT, kamu sebaiknya juga mengurus dokumen legalitas, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Pendirian Satuan PNF.

Tujuannya, agar proses pengajuan pendirian LPK lebih mudah. Jika tujuan kamu mendirikan LPK bukan untuk mencari keuntungan, maka yayasan lebih direkomendasikan.

2.Lokasi LKP Sesuai Zonasi

Lokasi Lembaga Kursus dan Pelatihan akan disesuaikan dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di daerah masing-masing. RDTR adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi peraturan zonasi secara terperinci.Jika zonasi LKP tidak sesuai RTDR, maka besar kemungkinan pemerintah daerah tidak akan memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus (IOLK).

3.Memperhatikan Standar Sarana Prasarana LKP

Lembaga kursus komputer jaringan dan teknisi, bidang animasi, pekarya kesehatan, dan las busur manual harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2017 Lembaga kursus Bahasa Inggris, pijat refleksi, teknisi akuntansi, fotografi, serta merangkai bunga kering dan buatan harus memenuhi standar sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2016. Secara umum, standar sarana prasarana, meliputi:

· Daftar dan foto seluruh jenis sarana di seluruh ruangan

· Daftar dan foto seluruh jenis peralatan belajar

· Daftar dan foto seluruh jenis bahan ajar

· Bukti status kepemilikan bangunan

· Daftar seluruh jenis prasarana lembaga

· Bukti prasarana listrik

Selain sarana prasarana, kamu juga harus memenuhi standar dengan melampirkan daftar pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk ijazah terakhir, CV, sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan, serta surat pengangkatan.

4.Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sesuai Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 1, pelaku usaha harus mendaftarkan kegiatan usahanya ke sistem OSS.Nomor Induk Berusahadikenal luas sejak kemunculanplatformOSS. NIB adalah identitas pelaku usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.

Baca juga: Peluang Bisnis Kursus Online Semakin Menjanjikan

Untuk mendapatkan NIB, kamu harus melakukan pendaftaran melalui website OSS. NIB berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Hak Akses Kepabeanan, dan Angka Pengenal Importir (API). Apabila Anda memiliki PT dan telah mengantongi NIB, Anda tak perlu lagi membuat TDP.

5.Memenuhi Syarat Administrasi Izin Pendirian Lembaga

Di wilayah DKI, izin pendirian lembaga kursus disebut Izin Operasional PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar). Untuk mendirikan LKP legal, kamu harus memenuhi syarat administrasi, seperti KTP penanggung jawab, fotokopi akta pendirian badan usaha, bukti kepemilikan tempat LKP, struktur organisasi, daftar tenaga pengajar, daftar sarana dan prasarana, surat keterangan domisili, dan peta lokasi LKP.

Ketika kamu mengajukan izin, diperlukan waktu selama 30 hari kerja untuk menyelesaikan verifikasi data dan jawaban atas permohonan tersebut. Jika permohonan diterima, maka kamu akan mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal.

Apabila pengajuan ditolak, artinya terdapat syarat yang belum kamu lengkapi. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengajuan ulang, sangat dianjurkan untuk mengecek kelengkapan dokumen dan pastikan bahwa seluruh syarat terpenuhi.