Politikus Demokrat Nilai POP Kurang Tepat di Masa Pandemi COVID-19
Sabtu, 01 Agustus 2020 - 10:25 WIB
loading...
Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo menilai program organisasi penggerak (POP) kurang tepat apabila dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo menilai program organisasi penggerak (POP) kurang tepat apabila dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) fokus dalam membenahi kondisi pendidikan nasional yang terdampak pandemi di mana pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi tantangan besar.
“Seharusnya dana untuk POP yang sebegitu besarnya dapat dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tengah pandemi. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas PJJ. Kita banyak mendengar berita siswa-siswi yang terkendala sekolahnya karena harus berbagi gawai, tidak mampu membeli pulsa, atau kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan di Pulau Jawa,” ujar pria yang akrab disapa Mas Bram ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
Dirinya pun memberikan contoh di Wonosobo misalnya, ada siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ karena rumahnya berada di pegunungan sehingga tidak mendapatkan sinyal. "Siswa tersebut terpaksa datang ke sekolah untuk mendapatkan materi dan soal ujian," katanya.
Dari survei Forum Anak Jawa Tengah, diketahui 20-25% pelajar tidak memiliki akses memadai untuk menunjang PJJ. "Dalam kondisi seperti ini, Kemendikbud seharusnya dapat bergerak cepat memberi bantuan berupa gawai dan pulsa bagi siswa, sekolah, dan tenaga pendidik yang menjalankan PJJ,” jelas Mas Bram.
Dirinya melanjutkan POP perlu dikaji ulang pelaksanaannya karena program ini telah memunculkan polemik di tengah masyarakat. “Mundurnya organisasi-organisasi besar dari POP dikhawatirkan dapat berimbas buruk pada perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Padahal, hingga saat ini masih banyak permasalahan di dunia pendidikan yang harus kita carikan solusinya. Terlebih, dunia pendidikan nasional juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19,” jelasnya.
“Seharusnya dana untuk POP yang sebegitu besarnya dapat dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tengah pandemi. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas PJJ. Kita banyak mendengar berita siswa-siswi yang terkendala sekolahnya karena harus berbagi gawai, tidak mampu membeli pulsa, atau kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan di Pulau Jawa,” ujar pria yang akrab disapa Mas Bram ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
Dirinya pun memberikan contoh di Wonosobo misalnya, ada siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ karena rumahnya berada di pegunungan sehingga tidak mendapatkan sinyal. "Siswa tersebut terpaksa datang ke sekolah untuk mendapatkan materi dan soal ujian," katanya.
Dari survei Forum Anak Jawa Tengah, diketahui 20-25% pelajar tidak memiliki akses memadai untuk menunjang PJJ. "Dalam kondisi seperti ini, Kemendikbud seharusnya dapat bergerak cepat memberi bantuan berupa gawai dan pulsa bagi siswa, sekolah, dan tenaga pendidik yang menjalankan PJJ,” jelas Mas Bram.
Dirinya melanjutkan POP perlu dikaji ulang pelaksanaannya karena program ini telah memunculkan polemik di tengah masyarakat. “Mundurnya organisasi-organisasi besar dari POP dikhawatirkan dapat berimbas buruk pada perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Padahal, hingga saat ini masih banyak permasalahan di dunia pendidikan yang harus kita carikan solusinya. Terlebih, dunia pendidikan nasional juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19,” jelasnya.
Lihat Juga :
