Politikus Demokrat Nilai POP Kurang Tepat di Masa Pandemi COVID-19
loading...
Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo menilai program organisasi penggerak (POP) kurang tepat apabila dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Bramantyo Suwondo menilai program organisasi penggerak (POP) kurang tepat apabila dilaksanakan di tengah masa pandemi COVID-19. Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) fokus dalam membenahi kondisi pendidikan nasional yang terdampak pandemi di mana pembelajaran jarak jauh (PJJ) masih menjadi tantangan besar.
“Seharusnya dana untuk POP yang sebegitu besarnya dapat dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tengah pandemi. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas PJJ. Kita banyak mendengar berita siswa-siswi yang terkendala sekolahnya karena harus berbagi gawai, tidak mampu membeli pulsa, atau kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan di Pulau Jawa,” ujar pria yang akrab disapa Mas Bram ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
Dirinya pun memberikan contoh di Wonosobo misalnya, ada siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ karena rumahnya berada di pegunungan sehingga tidak mendapatkan sinyal. "Siswa tersebut terpaksa datang ke sekolah untuk mendapatkan materi dan soal ujian," katanya.
Dari survei Forum Anak Jawa Tengah, diketahui 20-25% pelajar tidak memiliki akses memadai untuk menunjang PJJ. "Dalam kondisi seperti ini, Kemendikbud seharusnya dapat bergerak cepat memberi bantuan berupa gawai dan pulsa bagi siswa, sekolah, dan tenaga pendidik yang menjalankan PJJ,” jelas Mas Bram.
Dirinya melanjutkan POP perlu dikaji ulang pelaksanaannya karena program ini telah memunculkan polemik di tengah masyarakat. “Mundurnya organisasi-organisasi besar dari POP dikhawatirkan dapat berimbas buruk pada perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Padahal, hingga saat ini masih banyak permasalahan di dunia pendidikan yang harus kita carikan solusinya. Terlebih, dunia pendidikan nasional juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19,” jelasnya.
Di samping itu, Mas Bram mengimbau agar Kemendikbud memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada Komisi X DPR terkait POP dan langkah yang akan diambil ke depan. Komisi X perlu mengetahui hasil peninjauan ulang POP, perubahan alokasi anggaran dan revisi program ini.
Hasil evaluasi ulang POP juga sebaiknya dibuka ke publik sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Bramantyo berharap agar kebijakan yang diambil pemerintah terkait dunia pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan fakta yang ada di lapangan, serta didasari oleh empati.
Faktanya, saat ini guru dan siswa di Indonesia dihadapkan dalam kondisi belajar yang sulit dan serba tidak pasti akibat pandemi. Dia menambahkan, masih banyak siswa dan guru yang belum bisa menjalankan PJJ dengan efektif akibat keterbatasan gawai atau fasilitas pendukung lain. (Baca juga: Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha, Jokowi: Semoga Ujian Pandemi Ini Segera Berlalu)
"Semestinya pemerintah bersegera mencarikan solusi atas permasalahan ini agar hak pendidikan siswa dapat terpenuhi dengan baik, bukannya malah mengedepankan program baru yang tidak mencerminkan dinamika pendidikan terkini," pungkasnya.
“Seharusnya dana untuk POP yang sebegitu besarnya dapat dialokasikan untuk menyelesaikan masalah pendidikan di tengah pandemi. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas PJJ. Kita banyak mendengar berita siswa-siswi yang terkendala sekolahnya karena harus berbagi gawai, tidak mampu membeli pulsa, atau kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan di Pulau Jawa,” ujar pria yang akrab disapa Mas Bram ini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2020). (Baca juga: Fahri Hamzah: Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
Dirinya pun memberikan contoh di Wonosobo misalnya, ada siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ karena rumahnya berada di pegunungan sehingga tidak mendapatkan sinyal. "Siswa tersebut terpaksa datang ke sekolah untuk mendapatkan materi dan soal ujian," katanya.
Dari survei Forum Anak Jawa Tengah, diketahui 20-25% pelajar tidak memiliki akses memadai untuk menunjang PJJ. "Dalam kondisi seperti ini, Kemendikbud seharusnya dapat bergerak cepat memberi bantuan berupa gawai dan pulsa bagi siswa, sekolah, dan tenaga pendidik yang menjalankan PJJ,” jelas Mas Bram.
Dirinya melanjutkan POP perlu dikaji ulang pelaksanaannya karena program ini telah memunculkan polemik di tengah masyarakat. “Mundurnya organisasi-organisasi besar dari POP dikhawatirkan dapat berimbas buruk pada perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Padahal, hingga saat ini masih banyak permasalahan di dunia pendidikan yang harus kita carikan solusinya. Terlebih, dunia pendidikan nasional juga sangat terdampak oleh pandemi COVID-19,” jelasnya.
Di samping itu, Mas Bram mengimbau agar Kemendikbud memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada Komisi X DPR terkait POP dan langkah yang akan diambil ke depan. Komisi X perlu mengetahui hasil peninjauan ulang POP, perubahan alokasi anggaran dan revisi program ini.
Hasil evaluasi ulang POP juga sebaiknya dibuka ke publik sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Bramantyo berharap agar kebijakan yang diambil pemerintah terkait dunia pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan fakta yang ada di lapangan, serta didasari oleh empati.
Faktanya, saat ini guru dan siswa di Indonesia dihadapkan dalam kondisi belajar yang sulit dan serba tidak pasti akibat pandemi. Dia menambahkan, masih banyak siswa dan guru yang belum bisa menjalankan PJJ dengan efektif akibat keterbatasan gawai atau fasilitas pendukung lain. (Baca juga: Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha, Jokowi: Semoga Ujian Pandemi Ini Segera Berlalu)
"Semestinya pemerintah bersegera mencarikan solusi atas permasalahan ini agar hak pendidikan siswa dapat terpenuhi dengan baik, bukannya malah mengedepankan program baru yang tidak mencerminkan dinamika pendidikan terkini," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
