Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat
Minggu, 02 Agustus 2020 - 13:58 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, perlu adanya data lebih mendalam dan mewakili seluruh kelompok masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Foto/Kiswondari/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, perlu adanya data lebih mendalam dan mewakili seluruh kelompok masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh (PJJ). Terlebih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) berencana menerapkan PJJ setelah pandemi virus Corona (Covid-19).
(Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
"Apakah Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten/kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring?," kata Hetifah, Minggu (2/8/2020).
(Baca juga: Evaluasi dan Kolaborasi Merupakan Kunci Membenahi Permasalahan PJJ )
Hetifah menegaskan, semua data ini mutlak ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Dan data itu harus mewakili semua pelosok yang ada di Indonesia. "Dan bisa ditambahkan ke dalam Dapodik," tegasnya.
Legislator dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga menanyakan saran Komisi X memberikan gawai atau ponsel buatan dalam negeri bagi siswa dan guru yang membutuhkan. Karena faktanya, banyak anak-anak peserta didik maupun guru tidak memiliki gawai untuk PJJ.
"Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor," usul Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra itu.
Soal survei PJJ Kemendikbud, Hetifah berharap, Kemendikbud melaksanakan survei yang lebih mendalam dengan responden yang mewakili seluruh kelompok masyarakat. Serta, perlu juga dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah.
"Sampel responden orang tua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya," pungkasnya.
(Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Lapor Mas Menteri, PJJ Memiliki Banyak Ekses Negatif)
"Apakah Kemendikbud sudah mengantongi data berapa banyak kabupaten/kota yang sudah memiliki akses internet memadai? Berapa sekolah yang telah memiliki perangkat TIK (teknologi informasi dan komunikasi) yang cukup? Berapa siswa yang kesulitan mengakses konten-konten daring?," kata Hetifah, Minggu (2/8/2020).
(Baca juga: Evaluasi dan Kolaborasi Merupakan Kunci Membenahi Permasalahan PJJ )
Hetifah menegaskan, semua data ini mutlak ada untuk membantu perencanaan program-program pendidikan ke depan. Dan data itu harus mewakili semua pelosok yang ada di Indonesia. "Dan bisa ditambahkan ke dalam Dapodik," tegasnya.
Legislator dapil Kalimantan Timur (Kaltim) ini juga menanyakan saran Komisi X memberikan gawai atau ponsel buatan dalam negeri bagi siswa dan guru yang membutuhkan. Karena faktanya, banyak anak-anak peserta didik maupun guru tidak memiliki gawai untuk PJJ.
"Bagaimana pendapat Kemendikbud akan saran tersebut, apakah akan dilaksanakan? Jika ya, saya berharap sekali bahwa proses produksinya dilakukan di dalam negeri, jadi kita tidak semata-mata langsung impor," usul Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kesra itu.
Soal survei PJJ Kemendikbud, Hetifah berharap, Kemendikbud melaksanakan survei yang lebih mendalam dengan responden yang mewakili seluruh kelompok masyarakat. Serta, perlu juga dipetakan kendala-kendala apa yang mereka hadapi dalam mendampingi anak-anaknya, dan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari pemerintah.
"Sampel responden orang tua harus mewakili seluruh kelompok masyarakat dari tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda. Program-program terkait parenting yang sudah dibuat Kemendikbud juga harus dievaluasi, berapa orang yang sudah memanfaatkannya dan kalau bisa ada umpan baliknya," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
