KPK Buka 214 Formasi CPNS 2023, Cek Jurusan Kuliah S1-D3 yang Dibutuhkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) sebanyak 214 formasi. Lulusan dari D3 dan S1 terbuka untuk sejumlah unit penempatan di komisi anti rasuah ini.

Formasi terbanyak yang dibutuhkan KPK adalah do Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat sebanyak 38 formasi. Lalu Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi (37 formasi) dan Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (33 formasi).

Formasi yang dibuka adalah formasi umum dan formasi khusus yaitu formasi lulusan terbaik berpredikat Dengan Pujian atau cumlaude dan untuk Putra Putri Papua dan Papua Barat.

Pendaftaran dilakukam terpusat di portal SSCASN yaitu di sscasn.bkn.go.id. Seleksi terdiri dari seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang Non CAT dan CAT dengan mekanisme sistem gugur.

Baca juga: Serba-serbi PNS dan PPPK, Mulai Gaji, Tunjangan, hingga Batas Usia Pensiun

Dikutip dari Pengumuman 012023 tentang Rekrutmen CPNS KPK 2023/2023 berikut ini sejumlah posisi dan jurusan kuliah yang dibutuhkan di seleksi CPNS KPK 2023.

Jurusan Kuliah yang Dibutuhkan CPNS KPK 2023

1. Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan

Jurusan yang dibutuhkan

- Manajemen
- Administrasi Negara
- Administrasi Publik
- Kebijakan Publik
- Teknologi Pendidikan
- Kebijakan Pendidikan
- Pendidikan Masyarakat
- Manajemen Komunikasi
- Desain Komunikasi Visual (DKV)
- Psikologi
- dan jurusan lainnya

2. Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Jurusan yang dibutuhkan:

- Administrasi Negara
- Administrasi Publik
- Kebijakan Publik
- Manajemen
- Manajemen SDM
- Ilmu Pemerintahan
- Teknik Informatika
- Sosiologi
- Psikologi
- Manajemen Informatika

3. Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi

Jurusan yang dibutuhkan:

- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Teknologi Pendidikan
- Kebijakan Pendidikan Masyarakat
- DKV
- Manajemen Komunikasi
- Statistika

Baca juga: Sejarah Panjang PNS di Indonesia, dari Pegawai Negara hingga Jadi Bagian ASN

4. Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoting, Direktorat Monitoring

Jurusan yang dibutuhkan:

Ilmu Sosial
- Kriminologi
- Ilmu Politik
- Ekonomi
- Manajemen
- Akuntansi

5. Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoiring, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha

Jurusan yang dibutuhkan:

- Ekonomi
- Akuntansi
- Manajemen

Untuk formasi Ahli Pertama Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dibuka untuk unit lainnya sampai ke Sekretariat Dewan Pengawas dan terbuka untuk beberapa jurusan kuliah.

6. Ahli Pertama Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Biro Hukum

Jurusan yang dibutuhkan:

- Hukum

7. Ahli Pertama Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi

Jurusan yang dibutuhkan:

- Hukum
- Ekonomi

8. Ahli Pertama Penyelidik Tindak Pidana Korupsi

Unit Penempatan: Sekretariat Jenderal KPK, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I

Jurusan yang dibutuhkan:

- Ekonomi
- Perencanaan Wilayah dan Kota
- Hukum
- Studi Pembangunan
- Kebijakan Publik
- Administrasi Publik
- Teknologi Informasi
- Ekonomi Pembangunan
- Akuntansi
- Ilmu Pemerintahan
- Sistem informasi
- Administrasi Negara
- Humaniora
- Ilmu Sosial
- dan jurusan lainnya

Untuk posisi Ahli Pertama Penyelidik Tindak Pidana Korupsi masuh tersedia dan dibuka sampai unit penempatan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.

9. Terampil Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk jabatan ini dibutuhkan lulusan D3 dari semua jurusan

Unit penempatan: Sekretariat Jenderal KPK,
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Sekretariat Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, hingga Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.

Demikian informasi mengenai lowongan CPNS KPK 2023. Informasi selengkapnya bisa diakses di laman Rekrutmen KPK. Semoga informasi ini bermanfaat ya.