Pemerintah Harus Penuhi Internet dan Gawai untuk PJJ Siswa
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:10 WIB
loading...
Puluhan siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan wifi gratis di Yogyakarta. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudin meminta pemerintah untuk memenuhi dua hal paling krusial dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Keduanya yakni kuota internet dan gawai.
Hetifah mengatakan, PJJ telah berlangsung beberapa bulan kebelakang sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Dalam perjalanannya, terdapat banyak aspirasi yang disampaikan baik itu guru, siswa, maupun orang tua murid. Dari banyaknya evaluasi yang masuk, keluhan yang dominan muncul adalah terkait minimnya akses terhadap internet, keterbatasan gawai, dan tingginya biaya kuota. (Baca juga: Mahasiswa Resah, Pemerintah Diminta Serius Dukung PJJ di PT )
Sayangnya, setelah lebih dari 4 bulan keberjalanan PJJ, keluhan-keluhan tersebut masih juga muncul sebagai masalah yang paling dominan. Padahal, ujarnya, ketiga hal tersebut merupakan elemen-elemen yang sangat esensial bagi keberjalanan pembelajaran. "Ini berarti, terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, negara belum berhasil memberikan solusi bagi masalah yang telah muncul sejak awal PJJ ini dilaksanakan," katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Minggu (2/8).
Dia menilai, menyelesaikan masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah menumpuk bertahun-tahun tidak mungkin diselesaikan dalam semalam. Begitu juga dengan keberadaan gawai belajar bagi setiap anak dan guru, mengingat selama bertahun-tahun perangkat TIK yang memadai bagi setiap sekolah juga belum mampu disediakan. (Baca juga: Belum Berhasil, DPR Minta Mendikbud Tinjau Ulang PJJ )
"Namun demikian, hanya karena itu sulit bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pembiaran atas kondisi ini sama halnya dengan membiarkan saja jurang kesenjangan antar kelompok masyarakat makin melebar,” imbuhnya.
Hetifah mengatakan, PJJ telah berlangsung beberapa bulan kebelakang sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Dalam perjalanannya, terdapat banyak aspirasi yang disampaikan baik itu guru, siswa, maupun orang tua murid. Dari banyaknya evaluasi yang masuk, keluhan yang dominan muncul adalah terkait minimnya akses terhadap internet, keterbatasan gawai, dan tingginya biaya kuota. (Baca juga: Mahasiswa Resah, Pemerintah Diminta Serius Dukung PJJ di PT )
Sayangnya, setelah lebih dari 4 bulan keberjalanan PJJ, keluhan-keluhan tersebut masih juga muncul sebagai masalah yang paling dominan. Padahal, ujarnya, ketiga hal tersebut merupakan elemen-elemen yang sangat esensial bagi keberjalanan pembelajaran. "Ini berarti, terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan, negara belum berhasil memberikan solusi bagi masalah yang telah muncul sejak awal PJJ ini dilaksanakan," katanya melalui keterangan tertulis kepada SINDONews, Minggu (2/8).
Dia menilai, menyelesaikan masalah ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Masalah pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah menumpuk bertahun-tahun tidak mungkin diselesaikan dalam semalam. Begitu juga dengan keberadaan gawai belajar bagi setiap anak dan guru, mengingat selama bertahun-tahun perangkat TIK yang memadai bagi setiap sekolah juga belum mampu disediakan. (Baca juga: Belum Berhasil, DPR Minta Mendikbud Tinjau Ulang PJJ )
"Namun demikian, hanya karena itu sulit bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan. Pembiaran atas kondisi ini sama halnya dengan membiarkan saja jurang kesenjangan antar kelompok masyarakat makin melebar,” imbuhnya.
Lihat Juga :
