Pemerintah Harus Penuhi Internet dan Gawai untuk PJJ Siswa
Senin, 03 Agustus 2020 - 06:10 WIB
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan, keadaan krisis seharusnya mendorong adanya terobosan-terobosan yang berbeda dari kondisi normal, Meski demikian, dia belum melihat adanya upaya yang signifikan dalam menghadirkan dua hal paling krusial dalam pembelajaran jarak jauh untuk seluruh anak Indonesia yakni internet dan gawai. Menurut paparan Kemenkominfo pada Panitia Kerja PJJ Komisi X Juli lalu, disampaikan terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G di seluruh Indonesia, sebagian besar atau 9.113 desa/kelurahan berada di daerah 3T.
Dari semua wilayah Indonesia, hanya 49,33 % yang telah mendapatkan jaringan 4G, 44,35 % mendapat jaringan 3G, dan 68,54 % yang telah mendapat jaringan 2G. Artinya, terdapat 31,46 % luas wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses internet sama sekali. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat )
Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenkominfo dalam proyek percepatan layanan internet. Antara lain, dengan rencana on-going penyediaan layanan 4G untuk 1.097 desa/kelurahan di daerah 3T yang ditargetkan selesai tahun ini. Selain itu, ada pula rencana penyediaan akses internet di 7.554 lokasi yang mencakup titik-titik pelayanan publik seperti kantor pemerintah, puskesmas, dan sekolah. Upaya-upaya tersebut, katanya, perlu diapresiasi.
Meski demikian, harus sama-sama diakui bahwa hal tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Bukan hanya kantor dan fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan akses internet. Jutaan anak-anak di ribuan desa/kelurahan yang belum terjangkau internet tidak dapat dibiarkan menunggu terlalu lama.
Perlu ada inovasi-inovasi yang mempercepat pembangunan ini hingga 2-3 kali lipat dari keadaan normal. Perlu ada pembaruan skema-skema dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok. Pihak swasta harus digandeng dalam hal ini, baik melalui skema User Service Obligation (USO), Corporate Social Responsivility (CSR), maupun Public Private Partnership (PPP).
Dari semua wilayah Indonesia, hanya 49,33 % yang telah mendapatkan jaringan 4G, 44,35 % mendapat jaringan 3G, dan 68,54 % yang telah mendapat jaringan 2G. Artinya, terdapat 31,46 % luas wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses internet sama sekali. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Pendataan PJJ Mewakili Seluruh Kelompok Masyarakat )
Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Kemenkominfo dalam proyek percepatan layanan internet. Antara lain, dengan rencana on-going penyediaan layanan 4G untuk 1.097 desa/kelurahan di daerah 3T yang ditargetkan selesai tahun ini. Selain itu, ada pula rencana penyediaan akses internet di 7.554 lokasi yang mencakup titik-titik pelayanan publik seperti kantor pemerintah, puskesmas, dan sekolah. Upaya-upaya tersebut, katanya, perlu diapresiasi.
Meski demikian, harus sama-sama diakui bahwa hal tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Bukan hanya kantor dan fasilitas pelayanan publik yang membutuhkan akses internet. Jutaan anak-anak di ribuan desa/kelurahan yang belum terjangkau internet tidak dapat dibiarkan menunggu terlalu lama.
Perlu ada inovasi-inovasi yang mempercepat pembangunan ini hingga 2-3 kali lipat dari keadaan normal. Perlu ada pembaruan skema-skema dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok. Pihak swasta harus digandeng dalam hal ini, baik melalui skema User Service Obligation (USO), Corporate Social Responsivility (CSR), maupun Public Private Partnership (PPP).
Lihat Juga :
