Dede Yusuf: Kegiatan Sekolah Seharusnya Bisa Dibuka Secara Bertahap
Selasa, 04 Agustus 2020 - 11:51 WIB
loading...
Sorang siswa mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kegiatan belajar mengajar (KBM) di masa pandemi ini masih berlangsung jarak jauh atau belajar dari rumah. Namun sebagian daerah sudah mulai berencana membuka kembali kegiatan di sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuka kembali kegiatan di sekolah. Terlebih lagi, sejumlah area publik seperti obyek wisata dan kawasan pusat perbelanjaan juga sudah dibuka kembali di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). (Baca juga: Pembukaan Sekolah Berisiko, DPR Minta PJJ Terus Diperbaiki )
“Harapan kami semestinya ketika new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini mall dan tempat wisata sudah dibuka, sekolah juga harusnya bertahap sudah dibuka,” ujar Dede kepada SINDOnews, Senin (3/8/2020).
Kalaupun dibuka, lanjut dia, maka protokol kesehatan juga harus bisa diterapkan. Misalnya, dengan membatasi siswa yang masuk hanya 50 persen dan menerapkan jaga jarak. Selain itu, sekolah juga harus mampu menyiapkan fasilitas pendukung, kantin tidak dibuka lagi untuk mencegah penyebaran, pemeriksaan berkala swab tes bagi guru, murid dan tenaga lainnya di sekolah.
“Kalau sudah, bisa diterapkan buka sekolah secara bertahap. Dari pengamatan saya di Dapil, saya lihat sekolah-sekolah sudah menjalankan protokol kesehatan. Dengan harapan, ketika sekolah dibuka, minimal 50 persen siswa sudah bisa masuk,” ujarnya.
Ada beberapa konteks yang harus dipahami. Pembukaan itu harus diawali dari SMA/SMK. Baru dua bulan setelah itu giliran SMP dibuka bertahap dan kemudian berlanjut SD. (Baca juga: Mendagri Minta Daerah Gelar Simulasi Sebelum Sekolah Tatap Muka Dimulai )
Kendati demikian, politikus Partai Demokrat itu meminta pembukaan ini harus didukung dengan fungsi pengawasan. Menurutnya, perlu ada satuan tugas (Satgas) COVID-19 di sekolah dan pemeriksaan swab tes secara berkala kepada guru maupun siswa.
“Mau tidak mau, setiap daerah juga harus menyiapkan aturan atau kebijakan untuk sekolah juga perlu memiliki satgas COVID-19. Tapi tidak setiap sekolah harus punya, karena fungsi pengawasan atau controlling itu bisa dilakukan tim pengawas sekolah atau penilik sekolah yang juga berfungsi melakukan pengawasan atau manajerial akademis,” tukasnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuka kembali kegiatan di sekolah. Terlebih lagi, sejumlah area publik seperti obyek wisata dan kawasan pusat perbelanjaan juga sudah dibuka kembali di masa normal baru atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). (Baca juga: Pembukaan Sekolah Berisiko, DPR Minta PJJ Terus Diperbaiki )
“Harapan kami semestinya ketika new normal atau adaptasi kebiasaan baru ini mall dan tempat wisata sudah dibuka, sekolah juga harusnya bertahap sudah dibuka,” ujar Dede kepada SINDOnews, Senin (3/8/2020).
Kalaupun dibuka, lanjut dia, maka protokol kesehatan juga harus bisa diterapkan. Misalnya, dengan membatasi siswa yang masuk hanya 50 persen dan menerapkan jaga jarak. Selain itu, sekolah juga harus mampu menyiapkan fasilitas pendukung, kantin tidak dibuka lagi untuk mencegah penyebaran, pemeriksaan berkala swab tes bagi guru, murid dan tenaga lainnya di sekolah.
“Kalau sudah, bisa diterapkan buka sekolah secara bertahap. Dari pengamatan saya di Dapil, saya lihat sekolah-sekolah sudah menjalankan protokol kesehatan. Dengan harapan, ketika sekolah dibuka, minimal 50 persen siswa sudah bisa masuk,” ujarnya.
Ada beberapa konteks yang harus dipahami. Pembukaan itu harus diawali dari SMA/SMK. Baru dua bulan setelah itu giliran SMP dibuka bertahap dan kemudian berlanjut SD. (Baca juga: Mendagri Minta Daerah Gelar Simulasi Sebelum Sekolah Tatap Muka Dimulai )
Kendati demikian, politikus Partai Demokrat itu meminta pembukaan ini harus didukung dengan fungsi pengawasan. Menurutnya, perlu ada satuan tugas (Satgas) COVID-19 di sekolah dan pemeriksaan swab tes secara berkala kepada guru maupun siswa.
“Mau tidak mau, setiap daerah juga harus menyiapkan aturan atau kebijakan untuk sekolah juga perlu memiliki satgas COVID-19. Tapi tidak setiap sekolah harus punya, karena fungsi pengawasan atau controlling itu bisa dilakukan tim pengawas sekolah atau penilik sekolah yang juga berfungsi melakukan pengawasan atau manajerial akademis,” tukasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
