Pemberantasan Kemiskinan Dimulai dari Pendidikan, Ganjar: Negara Wajib Ikut Berperan

JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo membuat pernyataan bahwa pendidikan adalah kunci penting dalam pemberantasan kemiskinan. Hal itu ia sampaikan ketika memberikan Kuliah Umum di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat.

Ia meyakini bahwa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pendidikan menjadi opsi yang terbaik. Ia bercerita jika ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana namun bisa berhasil seperti saat ini karena pendidikan yang ditempuhnya. Kalau ia tidak sekolah, maka hasilnya kemungkinan ia tidak bisa seperti sekarang.

Ganjar menyebut, negara wajib berperan bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa mengakses pendidikan itu dengan baik. Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, namun belum meratanya kondisi pendidikan menjadi suatu masalah.

Baca juga: Terobosan Pendidikan Ganjar Pranowo Bisa Diterapkan di Indonesia

Pemerataan pendidikan merupakan tujuan penting untuk memajukan masyarakat dan menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Permasalahan ketimpangan atau tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Beberapa faktor yang berperan dalam ketimpangan pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya

Banyak daerah di Indonesia, terutama daerah yang terpencil dan terisolasi, mempunyai sumber daya yang terbatas seperti guru yang berkualitas, buku pelajaran, fasilitas dan teknologi yang tidak lengkap. Hal ini menyulitkan siswa di jurusan tersebut untuk mengakses pendidikan berkualitas.

2. Ketidakseimbangan Tingkat Ekonomi

Ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia dapat menyebabkan perbedaan akses terhadap pendidikan berkualitas. Daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan.

3. Kesenjangan Sosial

Masih adanya diskriminasi berdasarkan gender, suku, dan agama dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat menghambat pemerataan akses pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Baca juga: Kunjungi Universitas Kristen Maranatha, Ganjar Pranowo Kenalkan Program Gaspol

4. Infrastruktur yang Kurang Memadai

Infrastruktur pendidikan di beberapa daerah masih kurang. Gedung sekolah yang rusak, infrastruktur yang tidak memadai, dan akses transportasi yang buruk dapat menghambat kehadiran siswa dan keterlibatan sekolah.

5. Kurangnya Kualifikasi Guru

Masih kurangnya guru yang berkualitas, terutama di daerah pedesaan. Guru yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan kualitas pendidikan yang diberikan.

Untuk mengatasi masalah kesenjangan pendidikan ini, calon presiden Indonesia pada tahun 2024 perlu mengembangkan kebijakan yang komprehensif, termasuk meningkatkan akses terhadap pendidikan di daerah terpencil, meningkatkan kualifikasi guru, meningkatkan investasi pada infrastruktur pendidikan dan memerangi diskriminasi dalam pendidikan.

Ganjar Pranowo berbicara mengenai satu gagasannya yang menurutnya bisa menjadi suatu solusi, yaitu menghadirkan “Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana.”

Sebagai calon presiden, ia berbicara mengenai akses pendidikan secara merata tanpa terkecuali, begitupun kepada warga yang masuk kategori tidak mampu.

Baca juga: 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Calon Presiden 2024 agar Anak Muda Tetap Semangat Menjalani Berbagai Rintangan Hidup

Sehingga bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, kemudian mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak, diyakini mereka mampu merubah nasib keluarganya.

Dengan cara itu, Ganjar meyakini jika penuntasan kemiskinan dapat terlaksana. Lalu baru dapat dibuktikan, negara bisa hadir kepada semua rakyatnya tanpa terkecuali.

Bukan tanpa alasan gagasan itu ia sampaikan. Dirinya menghadirkan program sekolah SMKN Gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program itu terbukti mampu menghadirkan lulusan yang siap masuk ke dalam dunia kerja dan tentunya para lulusannya menjadi tulang punggung keluarga.

Ganjar pun optimistis jika ia terpilih menjadi presiden 2024, ia mampu mewujudkan rencana tersebut menjadi program nasional. Namun diperlukan pemerintahan yang harus mendukung satu sama lainnya jika program itu ingin berjalan.